Samarinda, infosatu.co – Ketua Komisi l DPRD Samarinda Joha Fajal membeberkan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Samarinda telah mengajukan anggaran sebesar Rp54,1 miliar menghadapi pemilihan kepala daerah (pilkada) pada tahun 2024 mendatang.
“KPU Samarinda menyampaikan bahwa sudah mengajukan anggaran di APBD Perubahan untuk pilkada sebesar Rp54,1 miliar. Baik KPU maupun Bawaslu anggarannya yang ada kaitannya dengan APBD adalah pilkada,” tuturnya di Kantor Sekretariat DPRD Samarinda, Kamis (27/7/2023).
Ia menambahkan usulan ataupun pengajuan anggaran tersebut lebih rendah daripada tahun sebelumnya lantaran kondisi dan situasinya yang berbeda.
“Wajar saja Itu lebih kecil dibandingkan dengan usulan anggaran pada pilkada sebelumnya. Artinya lebih kecil tahun ini,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua KPU Samarinda Firman Hidayat mengatakan anggaran pilkada tahun 2024 mendatang tidak bisa disamakan dengan angaran pilkada pada tahun 2019 lalu.
“Karena kondisinya berbeda. di pemilu 2019, kami mengembalikan anggaran Rp19 miliar karena ada kegiatan-kegiatan yang tidak bisa kita laksanakan karena saat itu Samarinda tingkat Covid-19 zona merah menjelang hitam. Jadi anggarannya tidak terserap,” jelasnya.
Namun kondisi pada tahun 2024 mendatang dinilai berbeda lantaran pelaksanaan pilkada tahun 2024 akan dilakukan serentak dengan pemilihan gubernur (pilgub). Sehingga alokasi anggaran pun menjadi berbeda.
“Jadi sudah ada rapat dengan Provinsi Kaltim, jadi cost sharing. Ada pembiayaan dimana kegiatan KPU Samarinda tapi menjadi beban biaya provinsi. Di antaranya honor PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) dan PPS (Panitia Pemungutan Suara) dibayar oleh provinsi,” lanjutnya.
“Karena nggak mungkin PPK untuk pilwali dan untuk pilgub, sementara TPS-nya sama. PPK-nya tetap yang menentukan kami, tapi honornya di provinsi. Jadi ada Rp25 miliar yang dipangkas untuk honor-honor tersebut dari Rp69 miliar menjadi Rp54 miliar,” pungkasnya.
