
Samarinda, Infosatu.co — Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda Deni Hakim Anwar menekankan pentingnya konektivitas jaringan drainase pada kolam retensi di kawasan Sempaja, tepatnya di sekitar Perumahan Sempaja Lestari Indah (SLI).

Dalam peninjauan lapangan, Deni menyampaikan bahwa kolam retensi seluas kurang lebih 2,6 hektare tersebut secara fisik telah rampung, termasuk pembangunan pintu airnya.
Namun, masih ada pekerjaan lanjutan berupa penyambungan saluran dari pintu air menuju drainase di Gang Ahim.
“Secara fisik kolam dan pintu air sudah selesai. Tinggal penyambungan drainase dari pintu air agar terhubung ke saluran di Gang Ahim,” ujarnya, Rabu 4 Maret 2026.
Ia menyoroti adanya penyempitan saluran atau bottleneck di ruas Gang Ahim menuju Simpang Empat Sempaja.
Padahal, kawasan itu menjadi titik pertemuan aliran air dari sejumlah ruas jalan seperti PM Noor, AWS, dan Wahid Hasyim. Jika kapasitas saluran tidak memadai, air berpotensi kembali meluap dan menyebabkan genangan.
“Kalau daya tampungnya tidak sesuai, air akan kembali jadi genangan. Artinya persoalan banjir tidak selesai,” tegasnya.
Deni menegaskan, pembangunan kolam retensi harus dibarengi sistem drainase yang saling terhubung dan sesuai dengan perencanaan.
Ia meminta Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) memastikan seluruh jaringan berjalan terintegrasi.
“Kita ingin blueprint-nya jelas. Jangan sampai kolam sudah dibangun, tapi tidak terkoneksi. Itu tidak efektif,” katanya.
Untuk pekerjaan penyambungan tersebut, estimasi anggaran mencapai sekitar Rp6 miliar dan direncanakan masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni.
Ia juga memastikan persoalan pembebasan lahan telah diselesaikan, meski sebelumnya sempat muncul dinamika sosial.
Lebih jauh, Deni mengingatkan bahwa persoalan banjir di Samarinda tidak lepas dari berkurangnya kawasan resapan akibat pesatnya pembangunan.
Ia menilai, pembangunan di wilayah tangkapan air harus lebih terkendali agar tidak memperparah risiko banjir.
Komisi III, lanjutnya, akan terus mengawal program pengendalian banjir agar benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
