Probolinggo, infosatu.co – Menjelang akhir tahun 2025, Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial (KKKS) Kabupaten Probolinggo Jawa Timur menggelar Rapat Koordinasi Evaluasi (Rakorev) program tahun 2025 sekaligus persiapan pelaksanaan program tahun 2026.
Kegiatan ini berlangsung di Pendopo Prasaja Ngesti Wibawa Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur (Jatim).
Kegiatan tersebut sebagai upaya memperkuat perencanaan dan efektivitas program kesejahteraan sosial ke depan.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh Ketua Umum KKKS Kabupaten Probolinggo Ning Marisa Juwitasari Moh Haris, SE., MM., Wakil Ketua I KKKS Ning Umi Haniah Fahmi AHZ, Wakil Ketua II KKKS Rita Erik Ugas Irwanto serta jajaran pengurus KKKS Kabupaten Probolinggo.
Kehadiran para pengurus inti ini menegaskan komitmen organisasi dalam memastikan program sosial berjalan terarah dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Tidak hanya melibatkan internal KKKS, rapat koordinasi ini juga menghadirkan para Ketua TP PKK Kecamatan, Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat (Kasi Kesra), Bidan Koordinator, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) serta Koordinator TP PKK Desa.
Pelibatan lintas unsur tersebut dinilai penting agar evaluasi program dapat dilakukan secara menyeluruh dari tingkat kabupaten hingga desa.
Ketua Umum KKKS Kabupaten Probolinggo Ning Marisa Juwitasari Moh Haris, SE., MM., menyampaikan rapat evaluasi ini memiliki peran strategis dalam menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2025.
Evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi capaian, kendala serta ruang perbaikan agar pelaksanaan program ke depan semakin tepat sasaran.
“Kegiatan ini sangat penting sebagai sarana evaluasi terhadap seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan serta dilaksanakan hampir satu tahun terakhir bersama mitra kerja KKKS, baik di tingkat kecamatan maupun desa,” katanya, Selasa 16 Desember 2025.
Menurutnya, evaluasi tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja, tetapi juga sebagai bahan koreksi dan penyempurnaan program.
“Dengan evaluasi yang komprehensif, KKKS dapat memastikan bahwa setiap kegiatan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, terutama kelompok rentan yang membutuhkan perhatian khusus,” jelasnya.
Selain mengevaluasi pelaksanaan program tahun 2025, KKKS Kabupaten Probolinggo juga memanfaatkan momentum ini untuk mematangkan persiapan program dan kegiatan tahun 2026.
Ning Marisa menjelaskan seluruh program KKKS untuk tahun 2026 telah diinput ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kabupaten Probolinggo dan diunggah melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda).
“Karena program dan kegiatan tahun 2026 sudah masuk dalam SIPD, maka perlu ada keselarasan antara perencanaan di atas kertas dengan kesiapan pelaksanaan di lapangan. Rapat ini menjadi sarana menyamakan persepsi dan langkah,” terangnya.
Lebih lanjut Ning Marisa menegaskan KKKS merupakan organisasi sosial yang bersifat koordinatif dan non-profit.
“Dalam menjalankan operasionalnya, KKKS telah memiliki dasar hukum yang jelas sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Bupati Probolinggo Tahun 2025,” lanjutnya.
Ning Marisa menjelaskan salah satu amanah utama KKKS adalah melaksanakan koordinasi dan pelayanan di bidang usaha kesejahteraan sosial serta menangani berbagai persoalan sosial yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan dan sosial ekonomi masyarakat kurang mampu.
“Fokus KKKS adalah membantu masyarakat yang belum tertangani oleh lembaga pemerintah, belum terjangkau program reguler serta bersifat temporer atau insidentil. Termasuk di dalamnya penanganan permasalahan anak yang membutuhkan perhatian khusus,” pungkasnya.
