Samarinda, infosatu.co – Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud menanggapi turunnya tingkat hunian hotel di sejumlah kota di Kaltim.
Menurutnya, penurunan ini merupakan dampak dari kebijakan efisiensi yang saat ini diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Kaltim.
“Jadi kenapa ada penurunan hunian hotel?. Salah satunya karena kita melakukan efisiensi anggaran,” ujarnya saat ditemui usai kegiatan Musrenbang di Kantor Gubernur Kaltim pada Senin, 5 Mei 2025.
Hasanuddin menyebut, APBD Provinsi Kaltim pada tahun 2025 yang berkisar Rp21 triliun diperkirakan turun menjadi sekitar Rp18 triliun. Imbas dari penurunan tersebut adalah pengurangan berbagai kegiatan pemerintahan yang selama ini banyak dilakukan di hotel.
“Efisiensi kita tahun ini kurang lebih Rp700 miliar. Pemerintah provinsi sekarang sudah jarang melakukan kegiatan di hotel, lebih banyak di aula milik sendiri seperti Odah Lamin dan Odah Etam,” jelasnya.
Tak hanya itu, kunjungan kerja DPRD pun turut dibatasi. Jumlah staf yang ikut dalam perjalanan dinas dipangkas, dan sebagian besar kunjungan luar daerah dialihkan ke kegiatan dalam provinsi.
Hasanuddin menyatakan hal tersebut sebagai bentuk kepatuhan terhadap arahan efisiensi nasional dan kondisi ekonomi global.
“Ekonomi dunia sedang tidak stabil. Kebijakan Amerika, perang di Ukraina, dan pembatasan ekspor pangan oleh beberapa negara ikut memicu kenaikan harga serta berimbas ke dalam negeri, termasuk sektor perhotelan,” ucapnya.
Meski demikian, ia menilai kondisi ini bersifat sementara dan pemerintah daerah tetap berupaya menjaga pendapatan asli daerah (PAD).
Ia mengaku bukan ahli sektor perhotelan, tetapi mendorong agar penghapusan total anggaran kegiatan tidak dilakukan secara ekstrem.
“Kalau bisa, kalau ada anggaran kegiatan jangan dipotong 100 persen. Potong 50 persen saja. Jadi ada kegiatan yang tetap berjalan,” katanya.
Hasanuddin juga menyinggung situasi global yang berdampak pada investasi dan harga komoditas andalan Kaltim seperti batu bara dan crude palm oil (CPO) yang mulai fluktuatif.
Menurutnya, ini menjadi perhatian dalam pembahasan Musrenbang dan menjadi dasar bagi pemerintah pusat agar daerah melakukan efisiensi menyeluruh.
“Semua ini masih berjalan. Tapi kita berharap, ini hanya dampak sementara. Yang jelas, APBD kita turun sekitar Rp4 triliun tahun ini,” tutupnya.
