Samarinda, infosatu.co – Di tengah geliat pembangunan fisik yang terus digalakkan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda, kritik datang dari Anggota Komisi IV DPRD Samarinda Kalimantan Timur (Kaltim) Anhar yang menilai arah kebijakan kota belum menjawab kebutuhan pokok masyarakat.
Menurutnya, proyek-proyek besar yang diluncurkan terkesan mengabaikan masalah-masalah lama yang belum terselesaikan.
Ia menyebut, alih-alih memperbaiki kualitas hidup warga, sejumlah proyek infrastruktur justru menimbulkan persoalan baru akibat perencanaan yang tidak holistik.
Drainase yang tidak optimal dan tata ruang yang buruk menyebabkan genangan air dan kerusakan infrastruktur setiap kali hujan deras mengguyur kota.
“Sudah berulang kali kita lihat hujan lebat sedikit langsung muncul masalah. Terowongan rusak banjir kembali ke titik lama. Ini bukan sesuatu yang mengejutkan lagi,” ungkapnya.
Politisi PDI Perjuangan ini juga menyinggung lemahnya pengawasan terhadap proyek drainase.
Ia mencontohkan kondisi parit-parit yang terpendam atau berada di level lebih rendah dari permukaan jalan, yang menyebabkan air tidak mengalir dengan baik.
“Kalau ketinggian tidak diperhitungkan dengan benar, fungsi drainase jelas terganggu. Ini bukan hanya soal desain, tapi juga pengawasan yang kurang maksimal,” tuturnya.
Lebih lanjut, Anhar mempertanyakan konsistensi Pemkot Samarinda dalam menjaga keseimbangan pembangunan.
Ia menuding pembangunan kawasan baru kerap dilakukan tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan, seperti konservasi air dan kesiapan lahan. Proses perizinan pematangan lahan yang terkesan longgar juga menjadi sorotannya.
“Banjir bukan cuma soal cuaca. Ini akibat kebijakan yang longgar dalam memberi izin pembangunan tanpa memperhitungkan dampak ekologisnya,” tegasnya.
Di sisi lain, ia juga menyesalkan lambannya peningkatan layanan dasar seperti listrik dan penerangan jalan, padahal sektor tersebut memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah.
“Kontribusi dari sektor kelistrikan besar, tapi warga masih mengeluh karena banyak kawasan belum teraliri penerangan jalan. Ini menunjukkan ada ketidakseimbangan dalam perencanaan pembangunan,” imbuhnya.
Tak hanya persoalan teknis, Anhar juga menyoroti orientasi pembangunan yang dinilainya terlalu simbolik. Ia mencontohkan proyek pembangunan patung pesut bernilai lebih dari satu miliar rupiah yang dianggapnya tidak mendesak dan kurang memberi dampak langsung kepada warga.
“Kalau mau mempercantik kota, harus dimulai dari hal yang menyentuh langsung kebutuhan warga. Patung pesut itu bentuknya belum tentu menyerupai pesut, tapi anggarannya besar. Ini membuktikan pembangunan kita lebih condong ke pencitraan daripada manfaat nyata,” kritiknya.
Anhar menekankan pembangunan sejatinya harus diukur dari sejauh mana ia menyelesaikan persoalan-persoalan mendasar warga, bukan dari besarnya anggaran atau megahnya proyek.
“Kalau jalan rusak terus, banjir tetap langganan, dan warga masih hidup dalam gelap, pembangunan itu hanya jadi pajangan. Kita butuh pembangunan yang menyentuh kebutuhan nyata,” pungkasnya.
