Samarinda, Infosatu.co – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), menyoroti ketahanan pangan dan pengendalian lahan pertanian.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim Sabaruddin Panrecalle, sekaligus Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menegaskan pentingnya penguatan ketahanan pangan dan pengendalian lahan pertanian produktif di daerah.
Hal ini disampaikannya dalam rapat paripurna penyampaian hasil reses masa sidang II tahun 2025, Senin, 4 Agustus 2025.
Menurutnya, Kalimantan Timur memiliki tanggung jawab besar sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
Peningkatan jumlah penduduk akibat pembangunan IKN dan migrasi dari luar daerah diperkirakan akan berdampak langsung terhadap kebutuhan pangan yang signifikan.
“Kami menilai ketergantungan Kaltim pada pasokan pangan dari luar daerah harus ditekan. Pemerintah provinsi perlu lebih serius memperkuat sektor pertanian dan memastikan lahan produktif tidak dialihfungsikan,” tegasnya.
Hasil reses Fraksi Gerindra menunjukkan bahwa masyarakat di beberapa daerah pemilihan menyoroti keterbatasan lahan pertanian yang masih produktif.
Banyak petani khawatir lahan mereka akan berkurang karena alih fungsi untuk pembangunan infrastruktur atau perumahan.
“Jika lahan pertanian terus berkurang, kita akan semakin bergantung pada pasokan luar. Padahal, Kaltim punya potensi besar untuk memenuhi kebutuhan pangan, baik untuk masyarakat sendiri maupun untuk mendukung kawasan IKN,” ungkapnya.
Ia menambahkan, pemerintah provinsi diminta menetapkan kebijakan yang tegas agar lahan pertanian produktif tidak dialihkan untuk kepentingan lain, termasuk proyek investasi besar.
Dalam laporan hasil reses, dia mengusulkan sejumlah langkah konkret untuk memperkuat ketahanan pangan.
Di antaranya adalah percetakan sawah baru, pembangunan dan peningkatan saluran irigasi, serta penyediaan bantuan pupuk dan bibit unggul bagi petani.
Selain itu, peningkatan kapasitas petani melalui pelatihan dan pendampingan juga dianggap mendesak.
“Petani kita tidak hanya butuh alat dan bibit, tetapi juga keterampilan modern agar mampu meningkatkan produktivitas,” jelasnya.
Selain pertanian, sektor perikanan dan peternakan juga mendapat sorotan. Para nelayan menyampaikan keluhan terkait tingginya harga pakan ikan dan keterbatasan sarana tangkap, sementara peternak membutuhkan bantuan bibit ternak dan fasilitas pengelolaan pakan.
“Kami menerima banyak aspirasi dari masyarakat pesisir dan peternak. Mereka berharap pemerintah provinsi dapat memberikan bantuan alat tangkap, kapal nelayan, serta bibit ternak untuk meningkatkan kesejahteraan mereka,” terangnya.
Dengan luas wilayah dan sumber daya yang melimpah, dia menilai Kalimantan Timur harus mengambil peran strategis dalam pemenuhan kebutuhan pangan IKN dan daerah penyangga.
Dukungan pemerintah pusat dinilai sangat penting agar program ketahanan pangan Kaltim berjalan optimal.
“Kaltim tidak boleh hanya menjadi penonton dalam pembangunan IKN. Kita harus memastikan masyarakat petani, nelayan, dan peternak mendapatkan tempat dalam rantai pasokan pangan nasional,” tuturnya.
Dia berharap seluruh aspirasi ini dapat diformulasikan dalam kebijakan pemerintah provinsi dan menjadi bagian dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kalimantan Timur.
