Samarinda, infosatu.co – Meski pemerintah pusat telah mencanangkan pembangunan Sekolah Rakyat sebagai salah satu program prioritas nasional, namun tidak semua daerah di Kalimantan Timur (Kaltim) dapat langsung merealisasikannya.
Selain itu, kesiapan lahan menjadi kendala utama yang menyebabkan sejumlah wilayah belum dapat memulai pembangunan pada tahun 2025 ini.
Masalah hal tersebut diakui oleh Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kalimantan Timur (Kaltim), Andi Muhammad Ishak.
Mantan juri bicara Covid-19 itu, ia menyampaikan bahwa dari lima usulan lokasi pembangunan Sekolah Rakyat di Kaltim, namun hanya Kota Samarinda yang dinilai siap untuk memulai pembangunan dalam waktu dekat.
“Untuk daerah lain seperti Kutai Barat, Berau, dan Paser Utara, serta usulan dari Pemerintah Provinsi, hingga kini masih dalam tahap penilaian dan belum memenuhi syarat kesiapan lahan,” jelasnya kepada awak media pada Selasa, 25 Juni 2025.
Selain itu, ia menjelaskan bahwa pemerintah pusat melalui tim teknis dari Kementerian Sosial mewajibkan semua lokasi pembangunan Sekolah Rakyat harus memiliki lahan siap bangun, lengkap secara administrasi dan bebas dari persoalan hukum.
Lebih lanjut, ia katakan bahwa dari sejumlah daerah belum mampu menyediakan lahan sesuai standar yang diperlukan untuk membangun sekolah rakyat tersebut.
“Lahan yang diajukan rata-rata masih perlu pematangan atau belum memiliki status yang jelas. Pemerintah pusat ingin agar pembangunan bisa segera dikontrak pada Juli 2025,” katanya.
“Kalau lahan tidak siap sampai September, kemungkinan pembangunannya baru bisa dilakukan tahun depan,” ujarnya.
Untuk usulan dari Provinsi Kalimantan Timur sendiri, terdapat dua lokasi alternatif yang diajukan, yakni di kawasan Bukit Biru dan SMA 16 di Jalan Perjuangan, Samarinda.
Namun, keduanya masih dalam tahap survei kelayakan oleh tim pusat.
“Awalnya Bukit Biru diusulkan, tapi karena dinilai kurang siap, lalu diusulkan lagi SMA 16. Kalau sampai dua bulan ke depan bisa dimatangkan lahannya, maka masih mungkin dibangun tahun ini,”ucpanya.
“Tapi kalau tidak, ya terpaksa ditunda,” tambahnya.
Andi menjelaskan bahwa pada prinsipnya, pembangunan Sekolah Rakyat akan terus dilakukan secara bertahap setiap tahun.
Namun, penetapan lokasi sangat tergantung pada kesiapan daerah, terutama terkait lahan dan dukungan infrastruktur dasar.
“Sekolah Rakyat ini dirancang sebagai model pendidikan inklusif bagi anak-anak rentan, jadi tidak bisa sembarangan. Perlu perencanaan matang, dan semua pihak harus berkomitmen,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa Pemprov Kaltim terus mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk aktif mengusulkan lahan dan mempersiapkan segala kebutuhan teknis agar peluang pembangunan tahun depan tetap terbuka.
Dinas Sosial akan terus berkoordinasi dengan lintas instansi untuk mempercepat penyiapan dokumen dan pelaksanaan teknis lainnya. (Adv/Diskominfokaltim)
Editor : Nur Alim
