Bontang, infosatu.co – Wakil Ketua ll DPRD Bontang, Agus Haris mengatakan kekerasan seksual terhadap anak yang kerap sering terjadi di Kota Taman sangat memperhatikan.
Sehingga ia menyarankan agar peran ulama ataupun majelis ulama untuk terus meningkatkan bimbingan keagamaan, termasuk peran pemerintah sangat dibutuhkan.
Menurutnya, jika perilaku kekerasan seksual terhadap anak bahkan ada kekerasan seksual terhadap anak laki-laki sudah menandakan perilaku yang diluar batas manusiawi.
“Moral betul-betul sudah terganggu karena kalau sudah perilaku seperti itu. Kan sudah di luar batas. Nah ini terjadi akibat dari kebebasan.Pemerintah pusat terlalu memberikan kelonggaran seperti nikah sejenis yang sudah diperbolehkan oleh beberapa negara dan terlalu mudah untuk di akses oleh kita semua,” ungkapnya saat dihubungi via telepon, Senin (18/7/2022).
Kata Politikus Gerindra itu, persoalan tersebut menjadi tantangan berat bagi pemuka agama, termasuk pemerintah. Oleh sebab itu, kata AH sapaan akrabnya perlu adanya terobosan atau pola baru dalam merangkai visi misi pemerintah.
Semisal lebih jauh, pemerintah pusat menyusun visi misi yang mana harus menetapkan garis-garis besar rujukan atau pedoman dalam membangun sosial masyarakat. Kemudian menekankan kepada kepala daerah yang menyusun visi dan misi ketika mencalonkan diri sebagai kepala daerah.
“Itu penting. Nah selama ini kita lihat bagiamana membangun daerah itu cantik. Nanti dilihat orang berhasil. Ini menjadi kelemahan tersendiri. Kepala daerah itu berhasil apabila dia mampu membangun seluruh fasilitas pemerintahan. Padahal kita tidak tau bahwa ada yang lebih penting dari persoalan itu yakni dari sisi moral ataupun etika,” tuturnya Agus Haris.
Ia menilai alasan tersebut sangat penting bahkan menjadi nomor satu, lantaran itu yang menjamin di dunia dan akhirat, sama halnya dengan sila pertama pada Pancasila yakni ketuhanan yang maha esa.
“Kita belum ada terobosan secara nasional, bagaimana mempersiapkan manusia seutuhnya baik itu secara kemandirian dalam berpikir, kemandirian dalam rangka mempersiapkan diri menghadapi akhirat,” urainya.
“Itu belum ada. Dari banyaknya contoh kasus yang disuguhkan dan sudah tidak menjadi aib. Semestinya pemerintah harus betul-betul berpikir untuk masa depan,” jelasnya.
Selain itu, pemerintah pusat harus berpikir keras untuk merumuskan program kerja, yang mana harus diselaraskan antara pembangunan fisik dengan pembangunan manusia seutuhnya. Bukan hanya dari sisi IPTEK tapi dari sisi religius juga harus bangun.
“Itu yang lebih utama walaupun kita tahu, untuk urusan agama domainnya ada di pusat. Tapi di daerah itu tidak salah kalau jadi perhatian serius. Menjadi pilihan utama dalam rangka menyusun program kerja pemerintah,” pungkasnya
