Samarinda, infosatu.co – Pengunduran diri Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono beserta wakilnya, Dhony Rahajoe menuai sorotan dari kalangan legislator di Kalimantan Timur (Kaltim). Sebab, langkah kedunya berlangsung di tengah tantangan besar program ambisius pemerintah tersebut.
Sekretaris Komisi III DPRD Kaltim Sarkowi V Zahry mengungkapkan pemahamannya terhadap kompleksitas dan ketatnya deadline program IKN.
“Program otorita itu kan program percepatan penuh dengan deadline yang sangat ketat. Saya mengikuti bahkan beberapa kali menjadi narasumber zoom untuk IKN itu,” ujarnya kepada wartawan MSI Group di Gedung D Kantor DPRD Kaltim, Selasa (3/6/2024).
“Jadi permasalahannya kompleks, sementara dihadapi berbagai macam tantangan yang memerlukan investor yang banyak dan serius,” sambung Sarkowi.
Ia menambahkan bahwa target proyek ini hingga tahun 2045 harus jelas, dan hingga Agustus 2024 ini harus sudah ada tanda berupa upacara bendera di lokasi IKN.
“Tentu kalau kemudian kepala otorita dan wakil otorita itu mundur, kami hormati. Itu berarti mereka secara tidak langsung mengetahui tantangan-tantangan itu dan bisa mengukur bahwa tidak mampu,” tambah Sarkowi.
Ia menyampaikan apresiasi atas keputusan tersebut, sambil menegaskan harapannya akan kepemimpinan baru yang lebih berkualitas dan produktif.
“Kami harapkan supaya penggantinya itu lebih berkualitas, lebih punya kinerja yang lebih produktif sehingga percepatan pertumbuhan akan lebih cepat lagi,” tegasnya.
Sarkowi menyoroti pentingnya komunikasi yang lebih baik antara Otorita IKN dengan stakeholder di Kaltim. Serta perlunya sinkronisasi program antara IKN dan daerah mitra, seperti Samarinda, Balikpapan, dan Kabupaten Kutai Kartanegara.
“Bagaimanapun otorita IKN itu kan ada di Kalimantan Timur. Kami harapkan kepala otorita yang baru nanti dengan wakilnya bisa lebih menjalin komunikasi yang lebih baik lagi dengan stakeholder Kalimantan Timur,” jelasnya.
Ia menekankan bahwa kerja sama antara IKN dan daerah mitra diharapkan dapat meningkatkan kemajuan bersama. Contoh konkretnya, seperti pasokan produk pertanian dari daerah sekitar Kalimantan.
“Misalnya programnya IKN apa, program di daerah mitra itu apa, Samarinda punya program apa, itu harus tercantum dalam RPJMD dan tata ruangnya. Begitu juga Balikpapan dan Kutai Kartanegara,” ungkap Sarkowi.
Untuk informasi, Presiden Jokowi telah menunjuk Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas sementara Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN.
Pengunduran diri ini diharapkan membuka jalan bagi kepemimpinan baru yang lebih kuat dan terintegrasi dalam mewujudkan visi IKN sebagai ibu kota baru Indonesia.
