Penulis : Lilik Sismiati – Editor : Dwi
Balikpapan,Infosatu.co – DPRD Kota Balikpapan menggelar rapat paripurna, Rabu (07/08/2019), di gedung Utama DPRD Balikpapan. Rapat kali ini beragendakan Penyampaian Jawaban Walikota Atas Pandangan Umum Fraksi Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan Terhadap Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.
Walikota Balikpapan, Rizal Effendi menanggapi alasan penurunan PAD dalam RAPBD 2019 dari senilai Rp 710 miliar menjadi Rp 688 miliar.
“Pemerintah Kota sependapat dengan saran fraksi bahwa dalam pengelolaan APBD dari sisi pendapatan perlu menggali sumber sumber pendapatan secara luas sehingga lebih optimal,” tanggapnya.
Pemkot juga sependapat dengan saran fraksi mengenai belum maksimalnya pemanfaatan anggaran sehingga terjadi silpa yang cukup besar mencapai Rp 29,63 miliar. Pemkot juga akan lebih mengoptimalkan fungsi pengendalian dalam antisipasi kendala proses pekerjaan, sehingga OPD dapat memanfaatkan dan menyerap anggaran.
Rizal juga memaparkan, upaya perbaikan dalam pelaksanaan sistem pengelolaan PAD telah dilaksanakan. Upaya tersebut ialah menerbitkan Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 17 Tahun 2018 mengenai sistem pajak online daerah sebagai langkah percepatan pelaksanaan peningkatan pendapatan asli daerah, khususnya pajak dan retribusi.
“Pemkot juga sedang menyusun rancangan Perda sistem online pajak daerah untuk lebih memperkuat regulasi tentang pajak dan retribusi daerah,” paparnya.
Selain itu, tambah Rizal, Satgas Monitoring Alat Perekam Usaha (Monalisa) mengimplementasikan sistem online pada pajak hotel, restoran, tempat hiburan, dan pajak parkir. Sistemnya adalah dengan memasang alat sistem perekam data transaksi pencatat transaksi wajib pajak, berupa tapping box, web service, dan mobile post.
“Alat perekam ini sudah terpasang sebanyak empat puluh unit, web service lima belas unit, dan mobile post enam puluh unit,” tuturnya.
Pemasangan 7 mesin parkir guna retribusi parkir pinggir jalan masih dalam perbaikan. Perbaikan ini dikarenakan adanya perubahan kontrak vendor antara Indonesia dan Swedia.
“Rendahnya SDM parkir binaan yang menyebabkan kehilangan pendapatan. Apalagi, masih banyak juru parkir liar yang masih di backup oleh ormas,” tutupnya.
