Bandung, infosatu.co – Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) bersama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas Ham) dan Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenham) Jawa Barat menyelenggarakan Sinkronisasi Kelembagaan HAM.
Kegiatan sinkronisasi kelembagaan HAM tersebut, bertujuan dalam rangka Persiapan Perubahan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
Acara sinkronisasi ini, dilaksanakan di Aula Soepomo Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat (Jabar) Jl. Jakarta No. 27. Lt. II Bandung, Jumat siang 13 Juni 2025.
Hadiri sejumlah pejabat dari kementerian. Antara lain Sekretaris Jenderal Kementerian Hak Asasi Manusia Novita Ilmaris, Sekretaris Jenderal Komisi Hak Asasi Manusia Henry Silka Innah, Kepala Biro SDM, Hukum dan Ortala, Kepala Biro Keuangan dan BMN, Kepala Biro Umum, Kepala Biro Perencanaan.
Juga pejabat eselon II dan III KemenHAM dan KomnasHAM, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) KemenHAM Jawa Barat Hasbullah Fudail dan seluruh Jajaran Kanwil Kementerian HAM Jawa Barat.
Demikian siaran pers dari Kanwil Kementerian HAM Jawa Barat kepada media, salah satunya ke redaksi Infosatu.co, Jumat malam.
“Beberapa kasus yang tengah ditangani oleh Kanwil Kemenham Jabar, menunjukan bahwa Kementerian HAM sangat dibutuhkan keberadaannya di tengah-tengah masyarakat dalam menciptakan situasi aman dan damai,” kata Kakanwil Kemenham Jabar, Hasbullah Fudail.
Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Henry Silka Innah menyampaikan kegiatan ini lebih kepada menjalin silaturahmi.
“Juga upaya memahami dan memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing lembaga Kementerian HAM dan Komnas HAM dalam tataran Hak Asasi Manusia,” kata Henry Silka Innah.
Sementara Sekretaris Jenderal Kementerian Hak Asasi Manusia Novita Ilmaris dalam sambutannya menyampaikan pertemuan ini merupakan bagian dari kolaborasi antara Kementerian HAM R.I dan Komnas HAM.
“Kita berharap hari ini bisa menghasilkan banyak hal dalam memajukan HAM di Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Novita Ilmaris.
Ditambahkan Novita, lebih lanjut mempersilahkan untuk Kantor Wilayah Kementerian HAM yang ada di seluruh Indonesia dipergunakan sebagai rumah dari para penggiat HAM.
