Samarinda, infosatu.co — Program penyediaan internet gratis di desa-desa Kalimantan Timur (Kaltim) oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mencatat capaian signifikan sepanjang 2025.
Hingga akhir tahun, program tersebut telah menjangkau sekitar 800 desa atau lebih dari 95 persen dari total desa yang menjadi target.
Kepala Dinas Kominfo Kaltim, Muhammad Faisal menyebut capaian tersebut sebagai prestasi yang patut diapresiasi, mengingat pelaksanaannya dilakukan dalam waktu relatif singkat, yakni sejak Mei hingga Desember 2025.
“Mulai dari satu desa hingga akhirnya bisa menjangkau lebih dari 800 desa dalam kurun waktu tersebut merupakan capaian luar biasa, meskipun belum mencapai 100 persen,” ujarnya, Minggu, 1 Februari 2026.
Untuk tahun 2026, program internet gratis dipastikan belum langsung berjalan sejak awal tahun.
Pemerintah daerah berencana melanjutkan program tersebut secara bertahap dengan terlebih dahulu menggelar rapat koordinasi pada Februari 2026.
Rapat tersebut akan melibatkan perangkat daerah terkait, termasuk pembahasan bersama Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten/kota.
Terkait kondisi di daerah terpencil, seperti Kabupaten Mahakam Ulu, Kominfo memastikan layanan internet di kantor-kantor desa pada umumnya telah terpasang dan dapat berfungsi dengan baik.
Tantangan justru lebih dirasakan di wilayah seperti Kutai Barat dan Kutai Timur yang memiliki jarak antardesa cukup jauh.
“Di daerah-daerah tersebut, jaringan masih mengandalkan satelit karena infrastruktur serat optik belum menjangkau seluruh wilayah,” jelasnya.
Kendala lain yang masih dihadapi adalah keterbatasan pasokan listrik di sejumlah desa. Kondisi tersebut berada di luar kewenangan Kominfo.
Meski demikian, beberapa desa tetap dapat memanfaatkan jaringan internet satelit dengan menyesuaikan waktu operasional, baik melalui penggunaan generator listrik maupun tenaga surya.
“Secara umum, masyarakat desa menyambut baik kehadiran program ini,” tambahnya.
Mengenai kelanjutan program bagi sekitar 800 desa yang telah terlayani, Kominfo mengakui bahwa keputusan akhir masih menunggu hasil pembahasan efisiensi anggaran.
Terdapat wacana bahwa beberapa desa di wilayah perkotaan tidak seluruhnya dilanjutkan akibat keterbatasan anggaran.
“Keputusan akan diambil pada Februari ini. Kami juga sedang melakukan komunikasi dengan penyedia layanan internet untuk mencari pola kerja sama, termasuk kemungkinan pembiayaan bertahap antara anggaran murni dan perubahan,” ujarnya.
Pemerintah daerah berharap program yang telah dirintis dengan upaya besar pada 2025 tidak terhenti pada 2026 hanya karena keterbatasan anggaran.
“Kami optimis selalu ada solusi, selama ada kemauan untuk melanjutkan,” pungkas Faisal.
