Samarinda, infosatu.co – Komisi II DPRD Kota Samarinda mengadakan rapat dengar pendapat (RDP) guna membahas kelangkaan LPG 3 kg yang terjadi di Kota Tepian. RDP tersebut berlangsung di DPRD Kota Samarinda, Jumat (9/6/2023).
Dalam RDP tersebut, hadir Anggota Komisi II Laila Fatihah, Perwakilan Pertamina Regional II, DPC Hismawa Migas Samarinda dan Kepala Dinas Perdagangan Samarinda Marnabas.
Laila mengungkapkan dalam waktu dekat, semua organisasi perangkat daerah (OPD) akan dipanggil untuk mencari solusi tepat dalam mengatasi kelangkaan LPG subsidi ini.
“Kami akan melakukan konsolidasi dan mengumpulkan pihak terkait membahas formula yang tepat agar kelangkaan ini LPG bersubsidi ini,” ungkap Laila.
Laila juga meminta Pertamina untuk mengambil tindakan tegas terhadap oknum distributor atau agen yang melakukan tindakan yang tidak terpuji. Ia menekankan pentingnya adanya koordinasi yang baik antara distributor dan penerima LPG.
Menurutnya, kontrol yang dilakukan oleh Pertamina terhadap distribusi LPG subsidi masih lemah.
“Selama ini, kontroling Pertamina sangat lemah. Semua harus diserahkan ke agen, jangan semua diserahkan ke mereka,” ujarnya.
Selain itu, Laila juga berharap agar LPG ini mudah dijangkau oleh masyarakat kurang mampu.
Selama ini, masyarakat cenderung melaporkan masalah kelangkaan LPG kepada pemerintah. Laila menyayangkan bahwa Pertamina tidak memiliki mekanisme pengaduan langsung dari masyarakat.
“Pertamina harus memiliki ruang (link) pengaduan masyarakat. Karena masyarakat apa-apa mengadu ke pemerintah,” terangnya.
Di sisi lain Zulfirman Manajer Brand Management Rayon II Samarinda-Kukar mengatakan bahwa kelangkaan LPG ini terjadi akibat adanya libur panjang. Libur nasional mulai hari Lahir Pancasila pada tanggal 1 Juni 2023 hingga Hari Raya Waisak 2567 BE pada tanggal 4 Juni 2023.
“Libur panjang ini menjadi penyebab terhentinya pengiriman LPG selama beberapa hari,” ungkap Zul.
Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat yang mampu masih menggunakan LPG subsidi. Hal itu juga menjadi salah satu faktor penyebab kelangkaan tersebut.
Masih kata Zul, menurut informasi dari Dirjen Migas kuota LPG yang ditetapkan untuk Samarinda tahun 2023 adalah sebanyak 26.838.000 metrik ton. Jumlah tersebut hampir sama dengan kuota LPG pada tahun 2022, yang mencapai 26.678.000 metrik ton untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
“Masih banyak masyarakat yang mampu masih menggunakan LPG bersubsidi. Kami menemukan rumah tangga yang mampu tetap membeli LPG subsidi di daerah Palaran,” terangnya.
Menurut Zul, Pertamina sudah melakukan pemeriksaan di lokasi terkait kelangkaan LPG bersubsidi ini.
Pertamina berkomitmen untuk memberikan pembinaan yang tegas kepada pangkalan yang terlibat dalam penyimpangan tersebut.
“Mulai kemaren kami sudah melakukan pemeriksaan ke pangkalan agen. Kami akan terus lakukan kroscek ke lapangan,” terangnya.
Pertamina juga mengharapkan partisipasi aktif dari masyarakat untuk melaporkan kasus-kasus penyimpangan melalui layanan pengaduan Pertamina dengan nomor 135.
“Apalagi masyarakat terus melaporkan temuan penyimpangan, dengan mengirimkan foto dan lokasi terkait ke nomor tersebut,” tandasnya.
