Samarinda, infosatu.co – Ajang penganugerahan K3 tahun 2025 menjadi pengingat pentingnya budaya keselamatan kerja, terutama bagi Kalimantan Timur (Kaltim) yang kini berada di garis depan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Penganugerahaan tersebut terlaksana pada 11 November 2025, di Plenery Hall Sempaja, dengan mengusung tema “Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Dalam Mendukung Penerapan Sistem Manajemen K3 Untuk Meningkatkan Produktifitas”.
Tema tersebut sangat relevant dengan pembangunan nasional, terutama di Kalimantan Timur yang saat ini merupakan gerbang ibu kota Nusantara, sebagaimana yang pernah disampaikan Presiden, bahwa IKN akan menjadi pusat pemerintahan atau ibu kota politik yang berpindah pada 2028.
Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji menegaskan bahwa penerapan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja), memiliki peran penting dalam membangun budaya keselamatan di lingkungan perusahaan.
Penghargaan yang diberikan kepada para perusahaan, termasuk yang bekerja pada proyek-proyek strategis di Ibu Kota Negara, diharapkan dapat mendorong budaya tersebut untuk terus tumbuh dan tidak sekadar menjadi upaya meraih penghargaan semata.
Seno juga menyinggung bahwa konsep safety culture seperti yang dikenal dalam prinsip “zero accident” sejak dulu memang membutuhkan perhatian dan komitmen kuat dari manajemen maupun pekerja.
Seno turut mencontohkan situasi ketika sebuah perusahaan mengalami suatu eksiden, misalnya di perusahaan terjadi satu eksiden, namun karena ingin tetap meraih penghargaan, kejadian tersebut tidak dilaporkan.
Menurutnya praktik seperti itu keliru, karena eksiden yang justru tidak dilaporkan akan menjadi ice-drop theory atau yang biasa dikenal dengan teori gunung es. Masalah yang kecil jika disembunyikan akan menjadi risiko besar ke depannya.
Seno menekankan perlunya perhatian khusus dari manajemen perusahaan untuk memberikan edukasi penuh terhadap para karyawannya.
“Kami ingin perusahaan di seluruh Bumi Etam ini, sebanyak 30.000 perusahaan seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja, tentu saja memperlukan perhatian pemerintah yang serius. Saat ini mereka baru memiliki 50 pengawas” ujarnya.
Menurutnya jumlah tersebut sangat tidak sebanding dengan banyaknya perusahaan yang membutuhkan pembinaan dan pengawasan K3.
Selain itu, Seno berharap Indonesia memiliki komitmen kuat di tingkat internasional untuk mewujudkan pekerjaan layak dan memastikan isu keselamatan ketenagakerjaan masuk dalam Sustainable Development Goals (SDGS).
Seno meyakini keberhasilan penerapan K3 bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga regulator, pengusaha, pekerja, dan masyarakat.
Kebiasaan menerapkan K3, bahkan dari hal-hal kecil seperti penggunaan kaca mata las atau pelindung saat bekerja, diharapkan dapat menjadi budaya yang terbawa hingga lingkungan keluarga.
Dengan komitmen bersama, penerapan K3 di Kaltim diharapkan semakin kuat dan mampu menciptakan lingkungan kerja yang aman, produktif, dan berkelanjutan.
