Samarinda, infosatu.co – Efisiensi anggaran tahun 2025 membawa konsekuensi terhadap pelaksanaan sejumlah program Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim).
Target-target yang sebelumnya telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), murni tidak seluruhnya dapat dicapai secara optimal setelah adanya kebijakan rasionalisasi anggaran dari pemerintah pusat, sehingga memengaruhi realisasi kinerja di beberapa sektor.
Hal itu disampaikan Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Kabag Tapem) Kota Samarinda, Imam, saat memaparkan hasil evaluasi hari kedua capaian kinerja perangkat daerah.
Evaluasi tersebut dilakukan untuk melihat sejauh mana realisasi program berjalan serta menyinkronkan data dalam sistem E-Dalep dengan laporan resmi pemerintah daerah.
“Beberapa target yang telah ditetapkan itu tidak bisa tercapai maksimal karena ada rasionalisasi atau efisiensi anggaran,” ujarnya, Selasa, 24 Februari 2026.
Imam menjelaskan, RKPD murni 2025 disusun sebelum kebijakan efisiensi diberlakukan. Ketika di tengah perjalanan terjadi penyesuaian anggaran, tidak semua target langsung direvisi dalam RKPD Perubahan.
Akibatnya, terjadi ketidaksesuaian antara target awal dan kemampuan anggaran yang tersedia.
Menurut Imam, selain faktor anggaran, persoalan lain yang muncul adalah penetapan target yang sejak awal terlalu besar.
Ketika kemampuan keuangan berubah, target tersebut seharusnya disesuaikan agar tidak terjadi ketimpangan antara perencanaan dan realisasi.
“Seharusnya waktu di RKPD Perubahan target itu direvisi sesuai kemampuan keuangan yang telah diberikan, supaya tidak jomplang,” tegasnya.
Sebagai upaya perbaikan, pihaknya mendorong OPD agar lebih cermat dalam menentukan target sejak awal, serta menyesuaikannya dengan kemampuan anggaran saat APBD ditetapkan.
“Perangkat daerah dalam menentukan target itu harus benar-benar melihat kemampuan. Jangan sampai nanti targetnya besar, tapi anggarannya tidak mencukupi,” tegasnya.
Beberapa OPD disebut telah menunjukkan capaian yang cukup baik.
Di antaranya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar), serta Dinas Tenaga Kerja (Disnaker).
Secara umum, ia menilai pelaksanaan program di lapangan sudah berjalan baik.
Namun dalam sistem E-Dalep, masih ditemukan pengisian data yang belum sempurna.
Ada OPD yang capaiannya melebihi target, bahkan hingga melampaui 100 persen, dan ada pula yang belum mencapai target.
“Kalau melebihi target itu kenapa, kalau kurang juga kenapa. Itu yang perlu kita sinkronkan hasilnya, termasuk faktor pendorong dan kendalanya,” jelasnya.
Ia menambahkan, capaian persentase seharusnya berada pada angka 100 persen.
Jika melebihi, perlu dikaji ulang metode pengisiannya agar tidak menimbulkan anomali data dalam sistem.
Evaluasi ini juga bertujuan memastikan data yang tercatat di E-Dalep selaras dengan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota.
Pemerintah ingin memastikan angka yang dilaporkan benar-benar sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
Sebagai langkah perbaikan, perangkat daerah didorong untuk lebih cermat dan realistis dalam menetapkan target, menyesuaikan dengan kemampuan anggaran.
Juga lebih tertib dalam pengisian laporan kinerja agar ke depan tidak terjadi ketidaksesuaian data maupun capaian.
