Samarinda, infosatu.co – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak dijadwalkan berlangsung pada November 2024. Meski masih beberapa bulan, tahap persiapannya mulai dijalankan.
Di Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim), misalnya, penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) telah dilangsungkan. Tujuannya, menjamin tersedianya anggaran untuk pengamanan selama proses Pilkada berlangsung.
Penandatanganan NPHD ini melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk Badan Kesbangpol, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Polres, dan Kodim.
Langkah ini menunjukkan keseriusan semua pihak dalam memastikan kelancaran dan keamanan Pilkada Samarinda 2024.
Menyikapi hal ini, Andi Harun menegaskan bahwa anggaran yang telah disepakati dalam NPHD ini secara khusus akan dialokasikan untuk biaya pengamanan.
“Anggaran tersebut ditujukan untuk biaya pengamanan dan sudah disepakati bersama dengan KPU, Bawaslu, Polres, dan Kodim,” ungkap Andi Harun kepada awak media pada Rabu (20/3/2024).
Kapolresta Samarinda Kombes Pol Ary Fadli juga menegaskan kesiapan anggaran operasi Pilkada.
“Penandatanganan NPHD sudah dilakukan dengan anggaran operasi Pilkada,” ujarnya.
Ary Fadli menambahkan bahwa anggaran pengamanan terkait Pilkada Kota Samarinda didukung oleh dana hibah dari pemerintah kota.
Hal ini menunjukkan komitmen penuh pemerintah dalam memastikan kelancaran proses demokrasi di Samarinda.
Penandatanganan NPHD ini dianggap sebagai langkah penting dalam memastikan bahwa proses demokrasi di Kota Samarinda dapat berlangsung dengan aman dan lancar.
Dengan dukungan penuh dari pemerintah kota, diharapkan Pilkada Samarinda 2024 akan menjadi contoh pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang kondusif dan demokratis.
