infosatu.co
DPRD KALTIM

Jalur Darat Terputus, Hasanuddin: Perlu Helikopter Tangani Bencana di Mahulu

Teks: Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud

Samarinda, Infosatu.co – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud, menyoroti keterbatasan akses transportasi dan infrastruktur di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu).

Menurutnya hal ini menjadi tantangan serius dalam penanganan bencana dan distribusi bantuan pemerintah.

Ia mendorong agar Pemprov Kaltim kembali menganggarkan pengadaan helikopter sebagai sarana transportasi darurat di wilayah terisolasi tersebut.

“Kalau terjadi bencana, akses ke Mahulu itu susah. Jalan darat nggak bisa, air lagi surut. Solusinya yang paling cepat ya lewat udara, pakai helikopter,” katanya, Senin, 4 Agustus 2025.

Menurut dia, kondisi geografis Mahulu yang berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia, membuat daerah ini menjadi prioritas dalam penguatan wilayah perbatasan.

Namun, akses transportasi yang sangat terbatas masih menjadi hambatan utama.

“Wilayah itu berbatasan langsung dengan Malaysia. Dulu kita bisa lewat darat dari Sarawak, tapi sekarang sudah sulit. Air juga sedang surut, perahu dan kapal pun sulit masuk. Jalan darat pun banyak yang belum tembus,” ucapnya.

Dia mencontohkan situasi darurat seperti kelangkaan bahan pokok, terutama beras dan gas, yang sempat terjadi di Mahulu.

Harga kebutuhan pokok melonjak drastis akibat sulitnya distribusi logistik.

“Sekarang ini, harga beras bisa sampai sejuta, gas juga mahal. Pemerintah harus hadir dengan solusi konkret. Kalau bisa, bantuan itu dikirim lewat udara,” ujarnya.

Ia menyayangkan tidak adanya lagi alokasi anggaran untuk pengadaan helikopter seperti yang pernah dilakukan pada masa kepemimpinan sebelumnya.

Menurutnya, dulu Pemerintah Provinsi Kaltim pernah mengalokasikan dana sekitar Rp2 miliar untuk operasional helikopter yang dipakai bersama-sama antara pemerintah provinsi, Polda, dan Kodam.

“Dulu zaman Pak Akmal, kita pernah sewa helikopter bareng-bareng, patungan dengan Polda dan Pangdam. Dana sekitar Rp2 miliar itu kita anggarkan tiap 6 bulan. Waktu tidak ada bencana, helinya bisa dipakai untuk kunjungan dinas. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi,” jelasnya.

Ia mendorong agar skema serupa bisa dihidupkan kembali.

Bahkan, ia membuka kemungkinan untuk menggandeng perusahaan swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) untuk mendukung kebutuhan tersebut.

“Kalau perlu, pakai CSR perusahaan-perusahaan besar. Jangan semuanya pakai APBD. Tapi yang penting, kita punya helikopter untuk kebutuhan darurat seperti ini,” tegasnya.

Hasanuddin juga mengajak media untuk lebih memberi perhatian pada kondisi nyata di wilayah terluar seperti Mahulu, yang menurutnya sering luput dari pemberitaan padahal sangat membutuhkan intervensi pemerintah.

“Saya harap teman-teman media juga bantu dorong. Mahulu ini sangat terpencil, kalau kita nggak punya helikopter, bagaimana bisa cepat tanggap? Padahal ini PR bersama, terutama untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) juga,” tambahnya.

Dengan situasi geografis dan tantangan medan yang dihadapi Mahulu, Hasanuddin berharap kebijakan strategis terkait transportasi dan penanganan bencana bisa lebih berpihak kepada masyarakat di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal).

Terutama di wilayah perbatasan yang sangat rentan dari sisi logistik, keamanan, dan pelayanan dasar.

Related posts

DPRD Kaltim Awali Pembahasan Raperda Lingkungan dengan KLHK

Adi Rizki Ramadhan

DPRD Kaltim Gali Strategi Efektivitas Agenda dan Etika Kelembagaan DPRD DIY

Adi Rizki Ramadhan

Soal Mutasi Sekwan, Ketua DPRD Kaltim Tegaskan Tak Ada Penggantian

Adi Rizki Ramadhan

Leave a Comment

You cannot copy content of this page