Samarinda, infosatu.co – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Ekti Imanuel, menyoroti pembangunan jalan penghubung dari Kecamatan Tering, Kabupaten Kutai Barat, menuju Ujoh Bilang, Kabupaten Mahakam Ulu.
Menurut Ekti Imanuel, pembangunan jalan penghubung tersebut merupakan langkah penting dalam memperkuat konektivitas wilayah perbatasan serta mempercepat pemerataan pembangunan di Kaltim.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp206 miliar dalam APBD Murni 2025 untuk mendukung proyek strategis ini.
Menurut Ekti, pembangunan jalan sepanjang 28,175 kilometer dengan konstruksi rigid beton tersebut sudah melalui berbagai tahapan perencanaan dan kini memasuki proses pelaksanaan.
“Jalan itu sudah berproses. Tender juga sudah berjalan. Di anggaran 2025 ini ada beberapa segmen yang tidak lama lagi mulai dikerjakan. Saat ini mungkin sudah 80 persen persiapannya. Ini upaya konkret membuka akses darat dari Tering menuju Ujoh Bilang,” jelas Ekti kepada wartawan, Sabtu, 26 Juli 2025.
Dia menuturkan bahwa kondisi geografis Kabupaten Mahakam Ulu yang bergantung penuh pada Sungai Mahakam membuat proyek ini sangat krusial.
Dari lima kecamatan yang ada, 46 dari total 50 kampung berada di bantaran sungai, menjadikan transportasi air sebagai satu-satunya akses utama.
“Masyarakat Mahulu hidup sangat tergantung pada Sungai Mahakam. Kalau air besar, banjir. Kalau air kecil, sangat menderita karena transportasi jadi terhambat. Idealnya air sedang terus, tapi kondisi itu sulit dicapai,” ujarnya.
Situasi tersebut kerap menyebabkan harga kebutuhan pokok melonjak, terutama di daerah pedalaman seperti Long Pahangai dan Long Apari.
Dengan adanya akses darat, diharapkan distribusi logistik lebih stabil dan harga barang menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat.
Pembangunan jalan ini direncanakan dalam empat segmen. Segmen pertama dan kedua masing-masing dibiayai Rp53 miliar, sementara segmen ketiga dan keempat sebesar Rp50 miliar.
Karena status jalan Tering–Ujoh Bilang merupakan jalan non-status, pembiayaan dilakukan melalui kombinasi tiga tingkatan pemerintahan: pusat, provinsi, dan kabupaten.
• Ruas Setah 0–10 km: ditangani Pemerintah Pusat melalui APBN.
• Ruas Setah 10–41 km: menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kaltim melalui APBD.
• Ruas Setah 41–117 km: kembali ditangani Pemerintah Pusat.
• Ruas Setah 117–136 km: ditangani Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu.
Total panjang jalan yang akan dibangun mencapai 136 km, menjadikannya salah satu proyek infrastruktur darat terbesar di kawasan tersebut.
Menurut Ekti, pembangunan jalan ini tidak hanya sekadar membuka akses darat, tetapi juga bagian dari strategi jangka panjang memperkuat ketahanan ekonomi daerah perbatasan, khususnya wilayah 3T (tertinggal, terluar, dan terdepan).
“DPRD Kaltim akan terus mendukung pembangunan infrastruktur ini. Komitmen pemerintah provinsi membuka isolasi Mahakam Ulu patut diapresiasi, karena dampaknya luas bagi kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa akses darat akan sangat membantu menekan harga kebutuhan pokok sekaligus mempercepat pembangunan di wilayah yang selama ini sulit dijangkau.
“Terutama daerah pedalaman, akses darat sangat dibutuhkan untuk menurunkan harga barang dan mempercepat pemerataan pembangunan. Kami di DPRD akan terus mensupport agar proyek ini berjalan lancar,” pungkasnya.
