Kukar, infosatu.co – Pemerintah Desa Muara Leka, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), menetapkan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu prioritas utama dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) tahun 2025.
Keputusan ini diambil sebagai respon atas kebutuhan mendesak masyarakat dalam menunjang kegiatan ekonomi, sosial, serta layanan publik di wilayah desa tersebut.
Salah satu fokus yang diusung adalah proyek semenisasi jalan yang mengarah ke jembatan tambatan perahu di Sungai Perian.
Saat ini, jalan tersebut masih berupa tanah sepanjang kurang lebih 27 meter dan kerap menyulitkan warga, terutama di musim hujan.
“Ada sekitar 27 meter yang masih jalan tanah, jadi perlu disemenisasi,” tutur Sekretariat Desa Muara Leka, Yusuf, saat ditemui di Muara Leka pada Selasa, 29 April 2025.
Pemerintah desa juga berencana melakukan perbaikan terhadap gedung Balai Pertemuan Umum (BPU) yang dinilai sudah tidak lagi memadai untuk menunjang berbagai kegiatan masyarakat.
Selain sektor fisik, Pemdes Muara Leka juga akan melanjutkan program bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada tahun mendatang.
Program ini ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup warga yang masih tinggal di rumah dengan kondisi kurang layak.
Tak hanya itu, perbaikan akses jalan menuju Tempat Penumpukan Sampah (TPU) turut menjadi perhatian, lantaran kondisi jalan yang rusak kerap menghambat kendaraan pengangkut sampah, terutama saat musim hujan tiba.
“Jalan menuju ke TPU sangat becek, jadi unit pengangkut sampah kesulitan melintas. Sering amblas, jadi kita perlu benahi jalan itu,” tambah Yusuf.
Untuk mendukung aktivitas pemuda dan olahraga, pembangunan sarana olahraga juga dimasukkan dalam agenda pembangunan infrastruktur desa tahun depan.
Rencananya, lapangan futsal semi desa akan dibangun lebih dulu, sedangkan lapangan voli baru akan direalisasikan pada tahun berikutnya, menyesuaikan anggaran serta hasil musyawarah desa.
“Kita buat lapangan futsal semi desa. Sementara untuk lapangan voli, akan dibangun tahun berikutnya, itu pun tergantung anggaran dan kesepakatan bersama,” jelasnya.
Seluruh program pembangunan infrastruktur ini diarahkan untuk menciptakan akses jalan desa yang layak dan menunjang kelancaran aktivitas masyarakat di berbagai sektor.
“Tujuannya tidak hanya untuk kemudahan transportasi, tetapi juga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi desa,” kata Yusuf lebih lanjut.
Menariknya, setiap rencana yang disusun oleh Pemerintah Desa Muara Leka dilakukan secara partisipatif.
Semua program pembangunan disepakati melalui musyawarah desa yang melibatkan tokoh masyarakat, lembaga desa, dan warga sebagai pemilik aspirasi.
Menurut Yusuf, pendekatan inklusif ini menjadi landasan penting dalam proses perencanaan.
Keputusan yang dihasilkan adalah buah dari dialog terbuka yang merespon kebutuhan riil masyarakat. (Adv)
