Samarinda, infosatu.co – Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda Ismail Latisi, kembali menyoroti persoalan kawasan kumuh yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah kota.
Berdasarkan laporan terbaru dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), tercatat sekitar 36 hektare area kumuh tersebar di sejumlah kelurahan seperti Sidomulyo, Sidodamai, dan Sungai Dama.
Ismail menilai kondisi ini tak bisa dibiarkan terus terjadi dan mendesak agar penanganannya menjadi prioritas dalam kebijakan pembangunan kota.
Ia juga menekankan perlunya pelaksanaan yang konkret, bukan sekadar rencana di atas kertas.
“Kami sudah meminta pemetaan detail dari Perkim agar intervensi pembangunan lebih tepat sasaran. Program Kotaku sudah ada, tapi yang dibutuhkan masyarakat adalah pelaksanaan nyata di lapangan,” kata Ismail pada Kamis, 8 Mei 2025.
Ia menambahkan, koordinasi lintas sektor sangat dibutuhkan agar proses penanganan kawasan kumuh tidak berjalan sendiri-sendiri.
Keterlibatan aktif seluruh elemen, mulai dari pemerintah daerah hingga warga, disebut sebagai kunci keberhasilan.
“Ini bukan soal janji lagi, sekarang saatnya tindakan nyata. Harus ada progres yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegasnya.
Salah satu isu mendesak yang ikut disorot adalah keterbatasan akses air bersih.
Ismail menyebut masih ada sekitar 25 kepala keluarga yang belum terjangkau layanan dari Perumdam Tirta Kencana, terutama di kawasan yang tergolong kumuh.
Ia mengaku telah melakukan koordinasi dengan Dinas PUPR dan mendorong agar jangkauan layanan air bersih diperluas secara merata.
“Air bersih bukan kemewahan, tapi kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi. Kita tidak boleh membiarkan ada wilayah yang tertinggal,” ujarnya.
Selain itu, Ismail juga menyoroti kondisi jembatan di Kecamatan Samarinda Ilir yang dinilai memiliki desain membahayakan. Ketinggian dan kelokan tajam pada struktur jembatan tersebut disebut berpotensi memicu kecelakaan, terutama saat musim hujan.
Menyambut rencana peninggian jalan sebagai bentuk perbaikan, Ismail menyatakan dukungannya. Menurutnya, keselamatan masyarakat harus menjadi hal utama dalam setiap pembangunan infrastruktur.
“Langkah tersebut sudah tepat. Fasilitas umum harus didesain dengan mempertimbangkan kenyamanan dan keamanan warga,” tutupnya.
