Samarinda, infosatu.co – Sorotan terhadap pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Samarinda Kalimantan Timur (Kaltim) kembali mencuat.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Ismail Latisi menegaskan pentingnya evaluasi berkala terhadap kinerja Tim Satuan Tugas (Satgas) SPMB.
Langkah tersebut dinilai sebagai bentuk penguatan sistem pendidikan yang bersih dan transparan, namun tetap membutuhkan pengawasan agar tidak lengah terhadap potensi penyimpangan.
“Saya mengapresiasi inisiatif itu yang membentuk Satgas SPMB, karena ini bagian dari upaya memperbaiki sistem agar lebih transparan dan adil, khususnya menjelang tahun ajaran 2025-2026,” ungkapnya pada Senin, 30 Juni 2025.
Menurutnya, pembentukan Satgas SPMB ini bisa menjadi model yang belum tentu diterapkan oleh daerah lain di Kalimantan Timur (Kaltim).
Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga integritas proses penerimaan siswa baru.
Ismail menyebut DPRD memiliki peran penting dalam fungsi pengawasan, termasuk dalam memantau jalannya SPMB. Meski hingga saat ini, belum ada aduan masyarakat terkait proses tersebut.
Namun ia menegaskan, ketiadaan laporan bukan berarti seluruh mekanisme sudah bebas dari kekurangan.
“Kalau dilihat di lapangan, memang belum ada aduan. Tapi kita tidak boleh lengah, karena bisa saja ada hal-hal yang terlewatkan,” imbuhnya.
Ia juga mengungkapkan beberapa kepala sekolah telah menyampaikan proses SPMB tahun ini berlangsung tanpa tekanan atau campur tangan pihak luar.
Ia menyebut ini sebagai capaian yang menggembirakan dan perlu dijaga keberlanjutannya.
“Para kepala sekolah menyampaikan tahun ini penerimaan siswa murni berdasarkan aturan. Tidak ada permainan kuota, tidak ada praktik ‘titipan’,” tegasnya.
Meski demikian, Ismail turut menyoroti dampak sistem seleksi yang terlalu ketat di sekolah negeri, yang dinilai dapat melemahkan daya saing sekolah swasta.
Menurutnya, perlu ada kebijakan yang menjaga keseimbangan agar semua lembaga pendidikan dapat bertahan dan berkembang.
“Kalau daya tampung di sekolah negeri melebihi kapasitas, itu bisa berdampak negatif pada sekolah swasta. Pemerintah harus menyikapi ini dengan bijak agar tidak menimbulkan ketimpangan,” pungkasnya.
