Samarinda, infosatu.co – Di tengah konflik Timur Tengah yang terus berlangsung, kepastian keberangkatan haji masih sepenuhnya bergantung pada keputusan pemerintah pusat.
Kantor Kementerian Haji dan Umrah Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) belum bisa memastikan jadwal, sementara calon jemaah diminta tetap tenang menunggu kejelasan.
Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Samarinda, Jurait, menegaskan pihaknya tidak memiliki kewenangan menentukan langkah di daerah tanpa arahan pusat.
“Yang jelas kami menunggu arahan daripada pemerintah. Kalau pemerintah mengatakan berangkat, berangkat, kalau tidak, ya tidak,” ujarnya, Jumat, 27 Maret 2026.
Pernyataan ini sekaligus menunjukkan bahwa seluruh keputusan berada di tingkat pusat, sementara daerah hanya bersifat menunggu dan mengikuti.
Di sisi lain, kondisi ini membuat calon jemaah berada dalam ketidakpastian.
Untuk meredam keresahan, pihak kementerian mengimbau calon jemaah, khususnya yang belum berangkat, agar tidak terpengaruh situasi global yang berkembang.
“Sebelum adanya pengumuman dari pemerintah, Bapak/Ibu harus tenang. Yang penting niat saja dulu, insyaallah pasti bisa berangkat,” katanya.
Meski konflik Timur Tengah menjadi perhatian dunia, Jurait menilai dampaknya belum terasa langsung di Samarinda. Ia menilai selama tidak terjadi gangguan di dalam negeri, pelaksanaan tetap berjalan normal.
“Sejauh ini saya melihat belum ada dampak. Selama tidak terjadi konflik di daerah kita, situasi tetap berjalan aman,” jelasnya.
Tahun ini, jumlah jemaah haji asal Samarinda mencapai 1.024 orang. Angka tersebut disebut sebagai salah satu yang cukup besar.
“Itu bisa bertambah dan bisa kurang sesuai dengan masa tunggunya,” ujarnya.
Di tengah situasi yang belum pasti, masyarakat dihadapkan dengan menunggu keputusan pusat dan menjaga ketenangan.
Pemerintah daerah sendiri belum bisa berbuat banyak selain memastikan jemaah tetap siap ketika keputusan akhirnya ditetapkan.
