Samarinda, Infosatu.co – Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri II (BBPK-APDN), Jatinangor, bersama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri, melakukan kunjungan kerja ke BPSDM Kaltim, Selasa, 24 Februari 2026,
Rombongan sebanyak 7 (tujuh) orang dipimpin langsung Kepala BBPK-APDN Jatinangor, Indra Maulana Syamsul Arief.
Indra Maulana saat memperkenalkan rombongan menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kepala BPSDM Kaltim, Nina Dewi yang telah menyambut dengan hangat kedatangan kami beserta rombongan.
”Pertemuan ini merupakan tindaklanjut dari kunjungan sebelumnya dengan fokus pada penguatan substansi dokumen profil kebutuhan pengembangan kompetensi aparatur sipil negara (ASN) berbasis kapasitas dan karakteristik daerah,”ungkap Indra Maulana kepada awak media.
Lebih lanjut, Indra berharap ke depan segera tersusun rekomendasi kebijakan pengembangan kompetensi aparatur yang lebih terarah, terukur dan selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahun ke depan.
Kepala BPSDM Kaltim, Nina Dewi, menyampaikan ucapan terima kasih kepada dua Kepala Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri, baik yang secara langsung datang ke BPSDM Katlim, maupun yang hadir secara daring.
Tidak ketinggalan ucapan yang sama disampaikan kepada Kepala Bagian Perencanaan BPSDM Kemendagri, Faisal Sadik yang hadir secara langsung di Kota Samarinda.
Nina menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam menyusun dokumen strategis yang akan menjadi rujukan pengembangan SDM aparatur secara berkelanjutan.
Lebih jauh, Nina menyampaikan melalui konsolidasi intensif dan kolaboratif ini, diharapkan kebutuhan dokumen Profil Kebutuhan Pengembangan Kompetensi ASN 2025-2030 benar-benar menjadi landasan strategis dalam mewujudkan aparatur Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang profesional, adaptif, dan berdaya-saing.
”Kami berharap melalui konsolidasi intensif dan kolaboratif kebutuhan dokumen Profil Pengembangan Kompetensi ASN 2025-2030 benar benar menjadi landasan strategis dalam mewujudkan aparatur Pemrov Kaltim profesional, adaftif dan berdaya saing,”harapnya.
Jauhar Efendi, Widyaiswara Ahli Utama BPSDM Kaltim yang juga sebagai Koordinator Widyaiswara menyampaikan tentang kondisi APBD Kaltim yang mengalami penurunan cukup drastis.
Penurunan besaran APBD diakibatkan berkurangnya Tranfer ke Kas Daerah (TKD) dari Pusat hampir 70%, yang juga berimbas menurunnya anggaran BPSDM Kaltim, karena tidak memenuhi mandatori spending minimal 0,34% dari APBD.
Jauhar secara berkelakar mengatakan, kalau melihat anggaran BPSDM Provinsi DKI Jakarta hanya sebesar 0,19 persen dari APBD, tetapi jumlah APBD DKI Jakarta Tahun 2026 ini sebesar Rp. 81,32 triliun.
”Berarti anggaran BPSDM Provinsi DKI Jakarta tidak kurang dari Rp 154,5 milyar,”terangnya.
Sementara itu, Widyaiswara Ahli Madya BPPK APDN II, Dyah Miranti menambahkan, bahwa nanti pada tanggal 8 Maret 2026 akan dilakukan pertemuan lebih teknis dengan BPSDM Kaltim dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten/Kota se Kaltim secara online.
”Lebih teknisnya saya akan terus komunikasi dengan Bu Rina, Sekretaris BPSDM Kaltim,”pungkasnya.
Hadir 3 pejabat fungsional yang lain. Sedangkan dari BPSDM Kemendagri yang hadir adalah Kepala Bagian Perencanaan, Faisal Sadik.
Selain 7 orang yang hadir secara langsung, ada juga secara daring (online), yakni Kepala Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri Makassar, Sugiarto beserta staf.
Turut mendamping Kepala BPSDM Kaltim, Sekretaris, Rina Kusharyanti, Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional, Apriyana, Kabid Pengembangan Kompetensi Teknis, Roslindawaty
Kemudian Kabid Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan, Siti Djaitun serta Analis Pengembangan Kompetensi, Tajuddin Noor dan Dwi Lestari.
