Bali, infosatu.co – Indonesia terus mendorong agar Asian-African Legal Consultative Organization (AALCO) bisa menjadi medium untuk menyampaikan kepentingan negara Asia dan Afrika di tingkat global.
Berbagai pembahasan dalam rangkaian kegiatan 61st Annual Session of AALCO menghasilkan beberapa rekomendasi dan tanggapan positif dari delegasi yang hadir.
Dalam sidang tahunan AALCO selama lima hari, ada beberapa isu yang menjadi agenda utama pembahasan. Isu itu terkait asset recovery, hukum laut yang mencakup pula isu illegal fishing, pelanggaran hukum internasional di Palestina, isu lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.
Selain itu, kenaikan permukaan laut dalam agenda International Law Commission (ILC), hukum dagang dan investasi internasional, dan hukum luar angkasa.
Pada sesi yang membahas tentang asset recovery, delegasi Indonesia mendapatkan dukungan positif terkait usulan membentuk Asset Recovery Expert Forum. Usulan ini disambut baik oleh mayoritas negara-negara Asia-Afrika yang memandang bahwa pemulihan aset hasil kejahatan membutuhkan proses yang kompleks.
Negara di Asia-Afrika akan mendiskusikan lebih lanjut mengenai mekanisme kerja Asset Recovery Expert Forum. Pada tahap awal, negara-negara anggota AALCO akan membentuk contact group yang terdiri dari perwakilan negara anggota. Mereka dapat berasal dari kalangan pejabat pemerintah, praktisi, maupun akademisi.
Contact group ini nantinya dapat menyelenggarakan pertemuan informal, baik virtual maupun secara fisik. Pertemuan itu untuk membahas hal-hal yang menjadi perhatian bersama terkait pemulihan aset hasil kejahatan.
“Kami yakin bahwa group of experts ini dapat menjadi salah satu solusi dalam menangani permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam upaya pemulihan aset,” ujar Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly.
Kemudian, pembahasan mengenai illegal fishing menjadi hal penting bagi Indonesia. Sebab, Indonesia mengangkat isu untuk memasukkan illegal fishing sebagai Kejahatan Terorganisir Transnasional (TOC). Negara-negara anggota pun mencatat isu yang dikemukakan oleh Indonesia.
Hal ini mengingat bahwa illegal fishing dapat mengakibatkan dampak besar terhadap ketersediaan ikan, lingkungan, sosial serta ekonomi suatu negara. Diskusi-diskusi lanjutan diperlukan dalam pembentukan kerangka hukum internasional terkait kriminalisasi illegal fishing sebagai tindak pidana serius.
Agenda lain yang juga menjadi perhatian Indonesia adalah terkait isu lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Indonesia menekankan pentingnya pendekatan berimbang antara kepentingan lingkungan yang diusung oleh negara-negara maju dengan kondisi pembangunan negara-negara berkembang. Terutama pembentukan instrumen hukum internasional.
Posisi Indonesia ini sejalan dengan negara-negara anggota AALCO yang mayoritas merupakan negara berkembang yang sedang dalam tahap pembangunan
Terkait isu Palestina, mayoritas negara anggota AALCO menyoroti eskalasi perkembangan situasi di Palestina. Indonesia berpendapat bahwa kekerasan dan peperangan di Palestina harus segera dihentikan.
AALCO juga didorong untuk terus memberikan pertimbangan kepada International Law Commission dan Special Rapporteur sebagai bentuk kontribusi dalam meningkatkan respons internasional dan memberikan bobot hukum atas isu ini.
Indonesia juga menekankan pentingnya penyelesaian akar permasalahan konflik Israel-Palestina ini sesuai dengan parameter yang ditetapkan PBB.
“Terkait isu ini, sangat penting bagi AALCO untuk memainkan peran sebagai organisasi yang bisa menggalang komunitas internasional dalam mendukung dan mendorong konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan Israel terhadap Palestina. Yang terpenting, akar penyebab konflik, yaitu pendudukan wilayah Palestina oleh Israel harus diselesaikan sesuai dengan parameter yang disepakati PBB,” terang Yasonna.
