Samarinda, infosatu.co – Permasalahan kesehatan masyarakat seperti HIV, Tuberkulosis (TBC), dan Stunting masih menjadi tantangan serius di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
Tingginya angka kasus ketiga penyakit tersebut memerlukan penanganan khusus dan strategi terarah dari pemerintah daerah.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Hartono Basuki, menilai bahwa penanggulangan HIV, TBC dan Stunting belum berjalan optimal di beberapa kabupaten/kota.
Ia menekankan bahwa pemerintah wajib hadir untuk memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat secara merata.
“Iya, ini perlu perhatian khusus. Kita harus punya perhatian khusus persoalan yang ada. Karena kewajiban kita adalah melindungi masyarakat,” tegas Hartono di Gedung DPRD Kaltim, pada Selasa, 1 Juli 2025.
Menurutnya, salah satu tantangan dalam pengendalian penyakit menular seperti HIV dan TBC adalah sulitnya pemantauan terhadap kelompok populasi yang tidak terlokalisir.
Sementara pada populasi yang berada di wilayah terfokus atau terdata, penanganan bisa dilakukan lebih efisien dan terarah.
“Kalau mereka terlokalisir, justru pemantauan kesehatannya lebih mudah. Tapi yang sulit kan karena tidak terlokalisir,” ujarnya.
Dia menambahkan, upaya edukasi kepada masyarakat terkait bahaya penyakit HIV, TBC, dan pentingnya pemenuhan gizi untuk pencegahan stunting juga harus diperkuat.
Ia menilai masyarakat masih banyak yang belum mendapatkan pemahaman yang utuh terkait dampak jangka panjang dari penyakit tersebut.
“Edukasi dari masyarakat terkait dampak penyakit itu harus digunakan,” katanya.
Data dari Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim menunjukkan bahwa prevalensi HIV dan TBC di beberapa kabupaten/kota masih tergolong tinggi, termasuk di daerah padat penduduk, kawasan tambang, dan wilayah dengan tingkat mobilitas pekerja yang tinggi.
Sementara itu, angka stunting pada balita di beberapa daerah juga masih berada di atas target nasional yang ditetapkan pemerintah pusat.
Komisi IV DPRD Kaltim, kata Hartono, akan terus mendorong pemerintah provinsi untuk memperkuat program pencegahan dan penanganan ketiga masalah kesehatan tersebut, termasuk dengan mengalokasikan anggaran yang memadai dan memperluas jangkauan layanan kesehatan hingga ke wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal).
Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi atau infrastruktur, tetapi juga dari peningkatan kualitas hidup masyarakat, termasuk kesehatan dasar.
“Kita harus serius menangani ini. Kalau tidak, kita hanya sibuk bangun fisik, tapi rakyat kita masih dibayang-bayangi penyakit menular dan masalah gizi,” tegasnya.
DPRD Kaltim berharap sinergi antara pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dan masyarakat bisa mempercepat penurunan angka HIV, TBC dan Stunting secara signifikan dalam beberapa tahun ke depa
