Samarinda, Infosatu.co – Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menyoroti berbagai persoalan di bidang pendidikan, kesehatan serta sosial ekonomi yang masih dirasakan masyarakat.
Hal ini tertuang dalam laporan hasil reses masa sidang II tahun 2025 yang dibacakan Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, pada Rapat Paripurna ke-28 DPRD Kaltim, Senin, 4 Agustus 2025.
Dalam bidang pendidikan, dia menilai masih banyak sekolah tingkat menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK) yang membutuhkan perbaikan sarana dan prasarana.
Renovasi ruang belajar, pembangunan ruang kelas baru, hingga akses menuju sekolah disebut sebagai kebutuhan mendesak.
Program sekolah gratis yang sudah berjalan juga dinilai perlu disosialisasikan lebih luas agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Bidang kesehatan turut menjadi perhatian. Dia mencatat masih adanya ketimpangan dalam pembangunan layanan kesehatan, khususnya puskesmas di daerah terpencil.
Selain keterbatasan fasilitas, akses jalan menuju pusat layanan kesehatan juga menjadi hambatan serius bagi warga.
“Kondisi ini harus segera diatasi agar masyarakat, terutama di pelosok, dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang layak,” katanya.
Tidak hanya itu, persoalan ketahanan pangan juga kembali mencuat. Dia menekankan pentingnya pencetakan sawah baru, pembangunan saluran irigasi, serta bantuan pupuk dan peralatan pertanian.
Hal ini dianggap penting untuk menjaga ketersediaan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan.
Pada aspek sosial dan ekonomi, Fraksi Gerindra itu mengusulkan peningkatan dukungan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Bentuk dukungan itu antara lain melalui pelatihan kewirausahaan, pemberian modal, dan pembinaan industri rumah tangga.
“UMKM merupakan tulang punggung ekonomi lokal. Dengan pembinaan yang tepat, mereka bisa semakin berdaya dan mendukung perekonomian daerah,” jelasnya.
Selain itu, sektor keagamaan juga tidak luput dari perhatian. Dia menyoroti perlunya peningkatan sarana ibadah dan program pembinaan bagi pengurus masjid serta rumah ibadah lainnya.
Program umrah bagi pengurus masjid yang selaras dengan program beasiswa juga disebut sebagai aspirasi masyarakat yang kerap muncul dalam reses.
Melalui laporan ini, Sabaruddin berharap agar pemerintah provinsi bersama DPRD Kaltim dapat menindaklanjuti temuan reses secara konkret.
“Semua aspirasi yang masuk kami rangkum sebagai bahan pertimbangan untuk kebijakan pembangunan ke depan. Harapannya, persoalan pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi masyarakat bisa tertangani lebih baik,” tuturnya.
Dengan hasil reses yang menyentuh berbagai sektor, Fraksi Gerindra DPRD Kaltim menekankan pentingnya langkah nyata agar pembangunan tidak hanya terpusat di perkotaan, tetapi juga menyentuh desa-desa.
Aspirasi masyarakat disebut sebagai amanat yang wajib diperjuangkan demi kesejahteraan bersama.
