Samarinda, infosatu.co – Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji menanggapi pelaksanaan Rapat Paripurna ke-32 Tahun 2021 yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK.
Menurutnya, Makmur HAPK tidak melanggar peraturan meskipun surat pergantian Ketua DPRD Kaltim sudah dilayangkan. Hal tersebut justru diperbolehkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.
“Boleh, Peraturan Kemendagri (Permendagri) jelas memperbolehkan. Pergantian pimpinan itu dilakukan setelah adanya SK dari Kemendagri,” ungkapnya saat ditemui infosatu.co di ruang kerjanya di Gedung D Kompleks DPRD Kaltim Jalan Teuku Umar, Selasa (30/11/2021).
Dikarenakan SK Kemendagri yang menyatakan pergantian kepada Ketua DPRD Kaltim dari Makmur HAPK ke Hasanuddin Mas’ud belum keluar, maka Makmur HAPK masih diperbolehkan menjadi pimpinan rapat pada Sidang Paripurna ke-32.
“Nah SK Kemendagri sendiri pun belum ada, sehingga sampai SK Kemendagri keluar Pak Makmur masih sah sebagai pimpinan. Tidak ada cacat hukum di sini, semua sah,” jelasnya.
Disinggung terkait pernyataan Gubernur Kaltim yang belum menerima surat dari DPRD Kaltim untuk disampaikan ke Kemendagri, politikus Gerindra itu tidak ingin banyak berkomentar.
“Saya tidak tahu, karena sejak awal saya menyampaikan bahwa paripurna kemarin itu cacat hukum. Saya tidak ikut tanda tangan, sehingga saya tidak tahu menahu surat itu ada dimana sekarang,” tegasnya.
Menanggapi Makmur HAPK masih memimpin Rapat Paripurna ke-32, Anggota DPRD Kaltim Fraksi Golkar Hasanuddin Mas’ud membenarkan ada aturan dari Kemendagri bahwa hal itu diperbolehkan.
“Kalau aturan memang masih boleh memimpin sepanjang SK belum turun. Saya tidak ada masalah, secara aturan benar saja sepanjang SK belum turun. Namun pendapat pribadi, ya masalah perasaan saja, etika saja,” terangnya. (editor: irfan)
