Samarinda, infosatu.co – Pemerintah pusat baru-baru ini menemukan adanya pelanggaran dalam distribusi minyak goreng bersubsidi MinyaKita.
Temuan tersebut mengungkap adanya ketidaksesuaian volume dalam kemasan serta harga jual yang melampaui harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.
Menanggapi hal ini, Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Sani Bin Husein, mendesak pemerintah daerah untuk segera meningkatkan pengawasan demi melindungi konsumen dari potensi kecurangan.
Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1028, HET MinyaKita ditetapkan sebesar Rp15.700 per liter.
Namun, hasil pemantauan di sejumlah toko menunjukkan harga yang jauh lebih tinggi, berkisar antara Rp19.000 hingga Rp22.000 per liter.
Di lapangan, rata-rata harga yang ditemukan mencapai Rp20.000 per liter.
“Ini jelas melebihi ketentuan yang berlaku. Saya tidak tahu apakah ada faktor distribusi yang memengaruhi, tetapi pemerintah sudah menetapkan batas harga yang seharusnya dipatuhi,” ungkapnya, Kamis, 13 Maret 2025.
Terkait dugaan pengurangan volume dalam kemasan MinyaKita, Sani menyebutkan bahwa hingga saat ini belum ditemukan bukti konkret di Kota Samarinda, meskipun di daerah lain telah dilaporkan adanya perbedaan selisih hingga 200 mililiter dari ukuran seharusnya.
Oleh karena itu, ia meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda melalui Dinas Perindustrian dan Koperasi (Disperindagkop) untuk segera turun ke pasar guna melakukan inspeksi.
“Saya berharap instansi terkait segera bertindak. Jangan sampai masyarakat dirugikan, baik dari sisi harga maupun volume. Ini menyangkut kepentingan banyak orang,” pungkasnya.
