Samarinda, infosatu.co – Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Guntur, menyoroti buruknya kondisi infrastruktur jalan di sejumlah wilayah Kaltim, khususnya di Kutai Kartanegara (Kukar), Kutai Barat (Kubar) dan Kutai Timur (Kutim).
Dalam momentum pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kukar pada Senin, 23 Juni 2025, dia menekankan pentingnya keseriusan pemerintah daerah dalam menangani kerusakan jalan, serta meminta agar aktivitas perusahaan tambang tidak lagi membebani jalan umum.
Setelah acara pelantikan, dia menyampaikan bahwa kondisi jalan di wilayah pedalaman Kukar, Kubar dan Kutim sangat memprihatinkan.
Dicontohkan jalur darat yang menghubungkan antara Kukar ke Kutai Barat, yang beberapa waktu lalu juga dilalui Gubernur Kaltim, mengalami kerusakan parah.
“Pak Gubernur lewat jalan darat saat kunjungan ke DPRD di Kutai Barat. Jalur yang dilewati, termasuk jalan Bayan itu, rusaknya luar biasa,” ujar Guntur.
Dikatakannya, dulu jalan yang dilaluinya awalnya adalah rawa, lalu dilakukan penimbunan untuk dijadikan akses utama.
Diungkapkan, sekitar 15 kilometer jalan di wilayah tersebut belum disemenisasi.
Jalan itu sebelumnya pernah diaspal, namun karena sering terendam banjir, akhirnya rusak kembali.
“Walaupun begitu, ada progres sebenarnya, dulu masyarakat sempat menuntut agar diaspal, padahal kita tahu aspal itu tidak bertahan lama di daerah rawan banjir. Saat ini sudah mulai disemenisasi, dan itu langkah yang benar,” tambahnya.
Guntur berharap, pemerintahan baru Kukar dapat menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas utama, mengingat luasnya wilayah yang harus dijangkau meski jumlah penduduknya tak sebanyak kabupaten lain.
“Perjalanan dari Samarinda ke sana bisa sampai delapan jam. Ini menunjukkan betapa luas dan berat tantangannya,” ujarnya.
Selain masalah alam, Guntur juga menyoroti aktivitas kendaraan tambang dan perusahaan besar lainnya seperti sawit dan batu bara yang kerap melewati jalan umum dengan muatan berat, sehingga mempercepat kerusakan.
“Saya sependapat dengan Pak Gubernur, perusahaan apa pun harus punya jalan sendiri. Jalan umum ini milik masyarakat, bukan untuk kepentingan bisnis,” tegas Guntur.
Menutup pernyataannya, dia mendorong agar pemerintah daerah menjalin koordinasi intensif dengan pihak perusahaan dan masyarakat sekitar.
Tujuannya, untuk mencari solusi terbaik agar pembangunan infrastruktur berjalan tanpa merugikan warga setempat ataupun pihak terkait.
“Kita harus jaga jalan ini bersama, karena yang paling dirugikan saat rusak adalah masyarakat di daerah tersebut,” pungkasnya.
