Samarinda, infosatu.co – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), H. Rudy Mas’ud, menegaskan sikap tegas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Ini terutama dalam menjaga keseimbangan lingkungan hidup, khususnya melalui pendekatan konservasi berbasis masyarakat dan transisi menuju ekonomi hijau dan biru.
Hal itu disampaikan dalam kegiatan penandatanganan kerja sama antara Pemprov Kaltim dengan Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) serta Yayasan Laut Biru Kepulauan Derawan (BPOD), Senin, 21 Juli 2025, di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim.
Dalam sambutannya, Rudy Mas’ud secara gamblang menyoroti eksploitasi sumber daya alam yang dinilai sudah melewati batas wajar.
Ia menyebut bahwa pemanfaatan batubara selama ini terlalu berlebihan dan mulai menimbulkan kerusakan jangka panjang pada lingkungan, terutama di wilayah pesisir dan laut.
“Ekosistem laut kita sudah mulai terganggu karena over eksploitasi batubara. Kita tidak boleh terus membiarkan ini. Kita harus segera bertransisi dari ekonomi ekstraktif menuju ekonomi hijau dan biru,” tegasnya.
Menurutnya, ekonomi hijau dan biru adalah solusi jangka panjang untuk menjaga keberlanjutan wilayah pesisir, khususnya kawasan seperti Kepulauan Derawan yang memiliki kekayaan biodiversitas tinggi namun sangat rentan terhadap kerusakan lingkungan.
Dia juga menyinggung pentingnya pembangunan rendah emisi sebagai kerangka utama dalam rencana pembangunan daerah.
Ia menyebut bahwa pertumbuhan ekonomi tidak boleh lagi mengorbankan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
“Pembangunan rendah emisi bukan sekadar jargon. Kita ingin pastikan bahwa pembangunan yang kita dorong adalah yang berkelanjutan, ramah lingkungan, dan berpihak pada generasi masa depan,” katanya.
Tak hanya itu, dia juga menyoroti ancaman terhadap ekosistem pantai dan laut akibat tata ruang yang tidak terkendali.
Ia menekankan perlunya pengawasan yang ketat terhadap pemanfaatan ruang di wilayah pesisir agar tidak merusak habitat dan ekosistem alami.
“Pesisir dan laut bukan tempat pembuangan limbah atau lokasi industri bebas aturan. Harus ada penegakan hukum dan pengawasan yang kuat agar tidak ada pelanggaran tata ruang lagi,” jelasnya.
Dalam konteks konservasi, dia memberikan apresiasi terhadap kerja-kerja Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) dan BPOD yang dinilainya telah mendampingi masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal.
“Kita butuh pendekatan konservasi yang melibatkan masyarakat adat dan komunitas lokal. Mereka punya pengetahuan tradisional yang sangat penting untuk menjaga alam,” ujarnya.
Untuk memperkuat perlindungan wilayah laut, Rudy menyatakan dukungan terhadap penggunaan teknologi pemantauan seperti AIS (Automatic Identification System) yang memungkinkan pemantauan aktivitas kapal secara real time.
Teknologi ini penting untuk mencegah praktik illegal fishing (penangkapan ikan ilegal) serta penambangan ilegal di kawasan perairan Kaltim.
Gubernur Harum ini juga menegaskan komitmen jangka panjang Pemerintah Provinsi untuk terus mendukung konservasi Pulau Derawan dan kawasan pesisir sekitarnya sebagai ikon pariwisata hijau Kalimantan Timur.
“Pulau Derawan bukan hanya warisan alam Kaltim, tapi warisan bangsa. Kalau tidak dijaga dari sekarang, kita akan kehilangan keindahan dan manfaat ekonominya. Jadi ini komitmen jangka panjang,” tegasnya.
Sebagai penutup, Rudy mengajak semua pihak untuk menghentikan praktik-praktik yang merusak lingkungan, dan mulai mengarahkan pembangunan berbasis prinsip keberlanjutan. (Adv/diskominfokaltim)
Editor: Nur Alim
