Samarinda, infosatu.co – DPRD Kaltim menggelar Rapat Paripurna ke-32 Tahun 2021 terkait penandatanganan persetujuan bersama antara eksekutif dan legislatif terhadap APBD Tahun Anggaran (TA) 2022.
Gubernur Kaltim Isran Noor melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim Muhammad Sa’bani mengatakan jika rancangan APBD 2022 diharapkan mampu meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
“Kita berharap dapat memberdayakan kebutuhan masyarakat, meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik, mampu menjawab berbagai tuntutan rakyat melalui program dan kegiatan yang telah disepakati guna mewujudkan Kaltim berdaulat,” ungkapnya di Gedung D Kompleks DPRD Kaltim, Selasa (30/11/2021).
Kebijakan rancangan APBD tahun 2022 pada bidang perencanaan sumber-sumber pendapatan daerah dilakukan dengan tetap memperhatikan kondisi ekonomi global saat ini.
Tentunya hal itu akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat sehingga berpengaruh kepada pendapatan baik dari sumber PAD, dana perimbangan maupun lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Sa’bani mengungkapkan bahwa pemerintah merasa bersyukur karena pada hari ini DPRD melalui Badan Anggaran (Banggar) telah menyampaikan hasil kerjanya dalam memberikan persetujuan terhadap rancangan APBD Kaltim tahun 2022 yaitu sebesar Rp 11,501 triliun.
Rinciannya yaitu, pendapatan direncanakan sebesar Rp 10,86 triliun yang terdiri dari PAD sebesar Rp 6,58 triliun, pendapatan transfer sebesar Rp 4,263 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 12,589 miliar.
Sedangkan belanja daerah sebesar Rp 11,501 triliun direncanakan untuk belanja yang terdiri dari belanja operasi, belanja tidak terduga, belanja transfer dan lain-lain.
Kemudian untuk pembiayaan daerah, Kaltim mengalokasikan penerimaan pembiayaan atau silpa sebesar Rp 876,59 miliar dan pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal sebesar Rp 236,62 miliar.
Secara nominal, rencana APBD 2022 telah disetujui secara bersama. Ada pun gambaran perkembangan tersebut diharapkan dapat lebih mengoptimalkan pembiayan prioritas pembangunan yang dilaksanakan secara berkesinambungan.
“Terutama terhadap penanganan pembangunan yang menjadi kewajiban daerah dan berdampak langsung pada pemenuhan sarana prasarana yang disesuaikan dengan kebutuhan dasar masyarakat,” katanya.
Rangakain penyusunan pembahasan hingga persetujuan rancangan APBD tahun anggaran 2022 pun ditegaskan Sa’bani telah dilalui semua pihak.
Maka, ia percaya jika kerja sama antara eksekutif dan legislatif yang telah terjalin baik selama ini dapat memberikan momentum kuat.
Bahkan dapat menjadi modal dasar bersama untuk mengatasi tantangan serta hambatan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan.
“Selanjutnya rancangan APBD 2022 yang telah kita setujui bersama ini akan disampaikan kepada Kemendagri untuk dievaluasi,” bebernya.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK pun bersyukur karena APBD Murni 2022 sudah mendapat persetujuan dari berbagai pihak.
“Alhamdulillah sudah ada persetujuan APBD Murni Kaltim,” tegasnya.
Disinggung terkait program prioritas di tahun 2022 untuk Kaltim, Makmur menegaskan jika pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan tidak bisa disepelekan.
“Bidang pendidikan dan kesehatan tidak bisa dimain-mainkan. Begitu pun dengan infrastruktur di Kaltim, perlu jadi program prioritas. Kemudian, juga semua aspek yang berhubungan dengan mengangkat ekonomi rakyat pasca pandemi harus menjadi prioritas di tahun 2022,” ujarnya. (editor: irfan)
