Samarinda, infosatu.co – Rencana pembangunan Rumah Sakit Islam Internasional di kawasan Sempaja, Samarinda, mendapat sambutan positif dari Damayanti, Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim).
Ia menyebut proyek ini sebagai langkah maju dalam penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas, namun mengingatkan agar pemerintah tidak melupakan kebutuhan masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Rumah sakit berstandar internasional itu rencananya akan dibangun di samping Hotel Atlet Samarinda oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim.
Damayanti menilai kehadiran rumah sakit ini akan menjadi alternatif penting bagi warga kota, sekaligus melengkapi sistem kesehatan daerah yang masih menghadapi berbagai tantangan.
“Secara pribadi, saya sangat bergembira dengan ide ini. Tapi ini juga harus jadi catatan bersama bahwa masyarakat Kalimantan Timur itu bukan hanya warga Kota Samarinda,” ujarnya saat diwawancarai pada Senin, 30 Juni 2025.
Menurutnya, pembangunan fasilitas kesehatan besar di ibukota provinsi perlu diimbangi dengan penguatan layanan di daerah-daerah yang selama ini tertinggal, seperti wilayah perbatasan dan pedalaman.
Ia mencontohkan masih banyaknya Puskesmas dan rumah sakit pratama di daerah yang kekurangan tenaga medis maupun infrastruktur dasar.
“Ada kota-kota dan kabupaten lain, terutama di daerah terluar, yang sangat membutuhkan layanan kesehatan. Mereka juga punya hak yang sama untuk mendapatkan fasilitas yang layak,” tegasnya.
Damayanti juga menilai kehadiran RS Islam Internasional bukanlah bentuk persaingan bagi RSUD Abdul Wahab Sjahranie, melainkan sebagai upaya mendukung distribusi layanan agar tidak terpusat.
“Kalau soal persaingan, saya kira tidak. Karena justru sampai sekarang pelayanan di RS AWS saja masih sangat kurang. Mudah-mudahan rumah sakit baru ini bisa membantu mengurangi beban layanan,” katanya.
Ia menambahkan, DPRD Kaltim melalui Komisi IV akan mengawal perencanaan rumah sakit ini agar berjalan sesuai prinsip keadilan dan keberlanjutan.
Damayanti juga berharap pemerintah provinsi tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi memastikan operasional dan pemerataan manfaat benar-benar dirasakan masyarakat.
“Kita tentu mendukung segala inisiatif pembangunan kesehatan. Tapi prinsipnya, semua warga Kaltim punya hak yang sama. Kita akan kawal agar jangan ada yang tertinggal,” tutup Damayanti.
