Samarinda, infosatu.co – Dalam rentang 2019-2022 Kota Samarinda masih berada pada status Kota Layak Anak (KLA) kategori madya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (Kemen PPPA RI).
Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda Sri Puji Astuti mengatakan pihaknya mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda dapat meningkatkan tata perkotaan yang dapat melindungi dan memenuhi hak-hak anak.
Komitmen dan target Pemkot Samarinda untuk meraih predikat KLA kategori utama harus dibuktikan dengan segala upaya dan kerja sama semua pihak agar lebih maju dan memperbaiki kekurangan dari hasil evaluasi Tim Penilai KLA Kemen PPPA RI.
“Ya dari hasil audit dan pemeriksaan hingga kunjungan visitasi tim penilai KLA Kemen PPPA, Kota Samarinda memiliki nilai bagus dan pada kategori madya.Kita dorong beberapa kekurangan dan catatan evaluasi segera diselesaikan untuk mencapai target KLA Utama,” ungkap Puji sapaan akrabnya, Selasa (13/6/2023).
Politikus Partai Demokrat itu menerangkan Pemkot Samarinda bersama seluruh stakeholder terkait, termasuk masyarakat harus saling bahu-membahu untuk meningkatkan pelaksanaan kinerja 24 indikator penilaian KLA.
Pengintegrasian komitmen dan sumber daya setiap unsur di daerah dalam membentuk kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus bagi anak, merupakan hal esensial yang patut dibangun.
Pasalnya sebut Puji berdasarkan hasil verifikasi dan validasi tim penilai KLA Kementerian PPPA RI masih menyisakan beberapa catatan terhadap Kota Tepian jika ingin meraih predikat KLA kategori Utama.
Seperti masih ada kasus bullying terhadap anak yang disampaikan oleh Forum Anak Samarinda, pernikahan dini masih terjadi, pusat informasi anak hingga fasilitas-fasilitas publik ramah anak masih perlu ditingkatkan.
“Semua harus kita tingkatkan, beberapa infrastruktur ramah anak yang telah dibangun dioptimalkan. Termasuk indikator yang belum kita harus penuhi. Seperti kita masih kurang memiliki kawasan pendestrian, masih ditemui bullying di sekolah, termasuk memenuhi hak-hak anak yang kompleks dan multisektoral,” tuturnya.
