Samarinda, Infosatu.co – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menegaskan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur dan penguatan ketahanan pangan.
Hal ini sebagai respons terhadap meningkatnya jumlah penduduk di Kaltim, khususnya di daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
Hal ini disampaikan Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, sekaligus sebagai Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) saat menyampaikan laporan hasil reses masa sidang II tahun 2025 dalam Rapat Paripurna ke-28 DPRD Kaltim, Senin, 4 Agustus 2025.
Menurutnya, pembangunan di Kaltim harus mampu mengimbangi laju pertumbuhan penduduk yang setiap tahunnya terus bertambah, baik dari angka kelahiran maupun arus masuk pendatang.
“Kalimantan Timur sebagai daerah penyangga IKN tidak bisa menutup mata terhadap tantangan yang muncul, seperti kemacetan, banjir, keterbatasan air bersih, hingga keterhubungan infrastruktur antarwilayah. Semua ini menuntut percepatan pembangunan yang lebih serius,” ujarnya.
Ia menjelaskan, hasil reses Fraksi Gerindra yang digelar di enam daerah pemilihan memperlihatkan bahwa infrastruktur masih menjadi kebutuhan utama masyarakat.
Masyarakat menyoroti kondisi jalan provinsi dan jalan nasional yang dinilai memprihatinkan, terutama di Kabupaten Kutai Barat dan Mahakam Ulu.
“Kami meminta pemerintah provinsi melakukan pendekatan lebih intensif kepada pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan jalan nasional di wilayah Kaltim,” katanya.
Selain infrastruktur, bidang pangan juga menjadi perhatian serius. Menurutnya, Kaltim harus mengambil peran strategis dalam memenuhi kebutuhan pangan IKN dan daerah sekitarnya.
“Diprediksi kebutuhan pangan Kaltim pada 2025–2026 akan meningkat signifikan. Ketergantungan terhadap pasokan luar daerah harus ditekan melalui program konkret, modernisasi pertanian, dan perlindungan lahan produktif agar tidak dialihfungsikan,” jelasnya.
Hasil reses juga menyinggung pentingnya normalisasi sungai di beberapa titik rawan banjir, pembangunan jaringan pipa air bersih, serta penyediaan listrik dan telekomunikasi.
“Persoalan banjir dan air bersih kerap pula menjadi keluhan utama warga. Pemerintah harus segera mempercepat pembangunan turap sungai dan reservoir, seperti di kawasan Sungai Sangatta,” tambahnya.
Sabaruddin menegaskan bahwa hasil reses ini akan menjadi bahan penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah.
“Aspirasi masyarakat yang kami serap bukan sekadar daftar kebutuhan, melainkan suara nyata yang harus diperjuangkan agar pembangunan Kaltim benar-benar merata dan menyentuh masyarakat hingga pelosok,” tuturnya.
Ia juga mengingatkan agar setiap bantuan keuangan, hibah, dan bantuan sosial (Bansos) dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dilakukan melalui koordinasi yang matang.
Hal ini, katanya, untuk memastikan agar program benar-benar tepat sasaran dan mempermudah administrasi di lapangan.
Dengan luas wilayah dan tantangan geografis yang besar, Fraksi Gerindra berharap pemerintah provinsi memberikan perhatian lebih pada daerah terpencil yang masih kesulitan akses infrastruktur dasar.
“Kami akan terus memperjuangkan aspirasi ini dalam sidang dan pembahasan berikutnya, karena pembangunan bukan hanya untuk kota besar, tetapi juga desa-desa yang menjadi tulang punggung Kaltim,” pungkasnya.
