Samarinda, infosatu.co – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), menyoroti adanya dugaan pelanggaran prosedur medis yang terjadi di Rumah Sakit Haji Darjad (RSHD).
Menyikapi hal tersebut, DPRD menggelar rapat dengar pendapat (hearing) lintas komisi di Gedung Sekretariat DPRD Samarinda pada Kamis, 8 Mei 2025.
Kasus ini mencuat setelah seorang pasien mengaku mendapat tekanan untuk menjalani operasi oleh tim medis dan manajemen rumah sakit tersebut. Dugaan ini menimbulkan kekhawatiran adanya tindakan malpraktik.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ismail Latisi menyampaikan bahwa DPRD bertindak sebagai jembatan antara pasien sebagai pihak yang dirugikan dan pihak-pihak terkait.
Juga termasuk Dinas Kesehatan dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Samarinda, yang turut diundang dalam pertemuan tersebut.
“Dugaan sementara adalah tidak dijalankannya prosedur standar sebelum pelaksanaan operasi. Ini masih sebatas dugaan, dan perlu ditelusuri lebih lanjut,” ujar Ismail kepada awak media.
Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh korban dalam pertemuan itu, DPRD mendesak IDI untuk melakukan pemeriksaan internal.
Ismail menegaskan bahwa lembaga legislatif tidak memiliki kewenangan untuk menyatakan ada atau tidaknya malpraktik.
“Harus dilakukan audit secara profesional oleh IDI. Kita hanya memfasilitasi, karena yang berwenang menentukan adalah mereka,” ucap Ismail Latisi.
Rapat tersebut belum menghasilkan keputusan final. DPRD Kota Samarinda berencana mengadakan sesi lanjutan yang akan melibatkan pihak BPJS Kesehatan serta manajemen RSHD untuk memperjelas duduk perkara.
“Nanti dalam pertemuan berikutnya, kami akan undang pihak BPJS dan manajemen Rumah Sakit Haji Darjad agar semuanya bisa terbuka,” tutup Ismail.
DPRD Samarinda berharap persoalan ini dapat diselesaikan melalui jalur musyawarah atau kekeluargaan, agar tidak perlu berujung ke proses hukum.
