Samarinda, Infosatu.co – Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Apansyah sekaligus Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) Provinsi Kaltim, menyoroti tiga sektor utama hasil reses masa sidang kedua tahun 2025, yakni infrastruktur, pendidikan dan kesehatan.
Tiga bidang ini menjadi perhatian karena masih mendominasi aspirasi yang disampaikan masyarakat di enam daerah pemilihan se-Kalimantan Timur.
Menurutnya, bidang infrastruktur tetap menjadi kebutuhan paling mendesak.
“Jalan poros, jembatan, hingga drainase masih banyak dikeluhkan masyarakat. Mereka ingin agar akses jalan diperbaiki dan banjir bisa teratasi,” ujarnya dalam rapat paripurna DPRD Kalimantan Timur, Senin, 4 Agustus 2025.
Dalam catatan reses, masyarakat meminta perbaikan jalan lingkungan, semenisasi, serta pembangunan gorong-gorong dan saluran drainase.
Tak sedikit pula yang mengusulkan penanganan abrasi pantai dan pemecah ombak, khususnya di wilayah pesisir seperti Pulau Derawan dan Maratua.
Masalah kelistrikan juga masih jadi sorotan. Dia menjelaskan, masih ada desa-desa yang belum menikmati aliran listrik dari PLN.
“Warga berharap penerangan jalan dan jaringan listrik segera ditingkatkan, baik melalui saluran PLN maupun alternatif seperti solar cell,” katanya.
Selain listrik, air bersih juga menjadi keluhan. Berdasarkan data, kapasitas produksi air minum PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) Kalimantan Timur pada 2025 diproyeksikan mencapai 1.460 liter per detik dari kapasitas terpasang 1.510 liter per detik. Namun, distribusinya masih bermasalah.
“Ada banyak masyarakat yang masih menunggu sambungan air bersih. Bahkan yang sudah terpasang pun sering mengeluhkan kualitas air yang keruh,” ungkapnya.
Di sektor pendidikan, masyarakat menginginkan kejelasan terkait program biaya pendidikan gratis yang dicanangkan pemerintah provinsi, mulai tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi.
“Warga bertanya, apakah semua komponen biaya benar-benar ditanggung, dan kapan program ini mulai berjalan. Itu perlu segera dijelaskan secara terbuka,” tuturnya.
Selain itu, aspirasi lain meliputi pembangunan sekolah baru, renovasi ruang kelas, peningkatan laboratorium, serta pemerataan distribusi guru, terutama di daerah pedalaman.
Peningkatan fasilitas juga disuarakan oleh sekolah-sekolah tertentu. Misalnya, percepatan pembangunan SMK Negeri 7 Balikpapan dan fasilitas pendukung di SMK Negeri 10 Samarinda, termasuk asrama dan sarana olahraga.
Tak kalah penting, praktik jual beli buku di sekolah masih dikeluhkan orang tua murid. Masyarakat berharap Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur terus melakukan evaluasi dan perbaikan.
Di bidang kesehatan, pelayanan dinilai cukup baik namun masih ada keluhan terkait akses BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan.
Menurut Apansyah, kasus yang paling sering muncul adalah keterbatasan pelayanan bagi peserta BPJS Kesehatan mandiri kelas 3 yang kesulitan membayar iuran.
“Banyak warga yang mengaku tidak mampu membayar iuran bulanan, sementara layanan kesehatan tetap mereka butuhkan,” jelasnya.
Selain itu, peningkatan sarana posyandu untuk balita dan lansia menjadi permintaan yang cukup tinggi. Warga menilai fasilitas pemberian makanan tambahan dan layanan kesehatan dasar di posyandu masih minim di sejumlah daerah.
Fraksi Golkar itu menegaskan bahwa semua aspirasi ini akan diformulasikan dalam pokok-pokok pikiran DPRD dan menjadi masukan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
“Kami tidak ingin suara masyarakat berhenti di kertas laporan. Harus ada tindak lanjut nyata yang bisa dirasakan,” pungkasnya.
