Samarinda, infosatu.co – Usulan Menteri Kesehatan yang memperbolehkan dokter umum melakukan operasi sesar di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) menuai tanggapan serius dari Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Andi Satya Adi Saputra.
Ia menilai kebijakan ini terlalu berisiko dan perlu kajian ulang yang lebih menyeluruh.
Dalam keterangannya Andi yang juga merupakan seorang dokter spesialis obstetri dan ginekologi (SPOG), mengungkapkan bahwa prosedur operasi sesar tidak boleh dilakukan secara sembarangan, apalagi oleh tenaga medis yang belum menempuh pelatihan dan pendidikan yang sesuai.
“Sebagai seorang SPOG, ilmu mengenai operasi sesar didapatkan setelah menjalani pendidikan yang panjang, sekitar empat tahun. Jika dokter umum hanya dilatih dalam waktu singkat dan langsung diberi kewenangan untuk melakukan operasi, siapa yang akan bertanggung jawab jika terjadi komplikasi?” tegasnya, pada Kamis, 22 Mei 2025.
Menurutnya, kebijakan ini memang dilandasi niat baik untuk mengatasi keterbatasan tenaga spesialis di daerah 3T.
Namun, solusi yang ditawarkan justru berpotensi menimbulkan persoalan baru, terutama terkait keselamatan pasien dan kualitas pelayanan medis.
Andi juga menyoroti realitas fasilitas kesehatan di daerah terpencil yang cenderung belum memadai.
Dalam kondisi seperti ini, memberikan kewenangan operasi kepada dokter umum berisiko memperbesar angka komplikasi dan malpraktik.
Ia mengusulkan pendekatan jangka panjang berupa pemberian insentif yang menarik bagi dokter spesialis agar bersedia ditugaskan di daerah 3T.
Bentuk insentif yang dimaksud meliputi tunjangan finansial, perumahan layak, fasilitas pendidikan anak, dan ketersediaan alat kesehatan yang menunjang praktik medis.
“Jika fasilitas dan insentif diberikan, dokter-dokter spesialis akan bersedia bekerja di sana. Ini adalah solusi jangka panjang yang lebih realistis dan aman,” ujarnya.
Untuk jangka pendek, Andi menyarankan rotasi dokter spesialis dari rumah sakit besar ke wilayah-wilayah terpencil.
Dengan cara ini, pemerintah tetap dapat memastikan pelayanan medis berkualitas tanpa membebani dokter umum dengan tugas yang melebihi kompetensinya.
Selain itu, ia juga mendorong agar pemeriksaan kesehatan ibu hamil, termasuk ultrasonografi (USG), bisa diakses lebih luas lewat program BPJS Kesehatan.
Ia menegaskan bahwa seluruh pemeriksaan kehamilan sudah dijamin oleh BPJS dan masyarakat tidak perlu khawatir dengan biaya.
“Masyarakat harus tahu, semua pemeriksaan kehamilan termasuk USG ditanggung BPJS. Tidak perlu keluar biaya besar untuk mendapatkan layanan yang layak,” ucapnya.
Andi menutup keterangannya dengan harapan agar Kementerian Kesehatan tidak mengambil kebijakan yang tergesa-gesa.
Menurutnya, keselamatan pasien adalah aspek yang tidak boleh dikompromikan, apapun alasannya.
“Jika terjadi masalah medis, siapa yang akan bertanggung jawab? Jangan sampai niat baik justru menimbulkan petaka,” pungkasnya.
