Samarinda, infosatu.co – Potensi besar sektor pariwisata bahari di Kabupaten Berau, khususnya di Pulau Maratua, dinilai belum sepenuhnya diimbangi dengan kesiapan infrastruktur transportasi yang memadai.
Hal ini menjadi perhatian serius Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Berau) Husin Djufri, usai ditemui setelah rapat di Gedung DPRD Kaltim, pada Rabu, 9 Juli 2025.
Dalam paparannya, dia menyoroti persoalan keterbatasan sarana transportasi di wilayah kepulauan yang kini menjadi destinasi unggulan Kaltim.
Salah satunya adalah keberadaan bandara di Pulau Maratua yang dinilai belum berfungsi optimal dan belum mendukung pertumbuhan wisata secara maksimal.
“Kita punya bandara di sana, tapi kurang fungsi. Kita ingin provinsi mengucurkan dana dan memberikan perhatian lebih untuk meningkatkan fasilitas dan fungsionalitas transportasi di Maratua,” ujarnya.
Menurutnya, tingginya minat wisatawan domestik dan mancanegara terhadap Pulau Maratua seharusnya menjadi alasan kuat bagi pemerintah untuk menempatkan kawasan ini sebagai prioritas pengembangan infrastruktur.
Ia menyebut bahwa pertumbuhan wisata yang terus meningkat harus diimbangi dengan akses transportasi yang cepat, aman, dan layak.
“Kita melihat pertumbuhan wisata luar biasa, tapi akses ke sana masih sulit. Kalau tidak segera dibenahi, kita bisa kehilangan momentum,” tegasnya.
Dia menyampaikan bahwa pengembangan bandara menjadi sangat penting karena Maratua merupakan salah satu pulau wisata yang lokasinya cukup jauh dari daratan utama.
Dengan akses terbatas, wisatawan hanya mengandalkan kapal laut dengan waktu tempuh yang panjang dan tidak selalu bisa diprediksi karena kondisi cuaca.
“Pesawat harus bisa mendarat secara rutin dan aman. Itu yang kita dorong supaya Maratua benar-benar menjadi pintu masuk wisata bahari Kaltim yang berkelas,” katanya.
Selain soal bandara, ia juga menyinggung tingginya ongkos transportasi ke pulau yang masih dirasakan mahal oleh masyarakat dan pelaku usaha pariwisata.
Hal ini menjadi kendala serius dalam memacu pergerakan ekonomi berbasis wisata di wilayah tersebut.
“Transportasi ke sana mahal, padahal kita punya destinasi kelas dunia. Ini harus diatasi dengan pendekatan kebijakan dan anggaran,” ucapnya.
Husin berharap Pemerintah Provinsi Kaltim tidak hanya fokus pada pembangunan daratan, tetapi benar-benar memperhatikan kawasan pulau yang memiliki nilai ekonomi tinggi.
Menurutnya, pembangunan di Maratua bukan hanya soal pariwisata, tapi juga menyangkut kesejahteraan masyarakat setempat yang masih menghadapi tantangan akses dan biaya logistik.
“Wilayah ini punya masa depan besar, tapi tanpa dukungan infrastruktur, kita tidak akan ke mana-mana. Harus ada keseriusan dari provinsi untuk mempercepat pembangunan transportasi di Maratua,” tutupnya.
