Samarinda, infosatu.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) diminta untuk memberikan perhatian serius terhadap kondisi ruas jalan nasional yang melintasi wilayah timur provinsi, khususnya di Kabupaten Kutai Timur dan daerah sekitarnya.
Permintaan tersebut disampaikan oleh Agus Aras, Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur, usai Rapat Paripurna ke-22 yang digelar pada Rabu, 9 Juli 2025.
Menurutnya, arus kendaraan di ruas jalan nasional yang melewati kawasan timur, terutama jalur antara Kutai Timur dan wilayah Tenggara, saat ini terpantau sangat tinggi dan padat.
Kondisi ini mengindikasikan kebutuhan mendesak akan perbaikan dan peningkatan infrastruktur jalan guna menunjang kelancaran distribusi logistik, mobilitas masyarakat, serta pertumbuhan ekonomi lokal.
“Arus kendaraan yang melintasi wilayah timur, terutama di ruas nasional Samarinda-Kutai Timur hingga ke Tenggara, itu sangat tinggi dan padat,” katanya.
“Sudah saatnya ada jawaban konkret dari pemerintah. Masyarakat sudah lama menunggu, dan kami di DPRD melihat ini sebagai salah satu prioritas,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa aspirasi terkait infrastruktur jalan bukan hanya disuarakan oleh pemerintah daerah atau DPRD, tetapi juga berasal langsung dari masyarakat.
Banyak warga dari wilayah Kutai Timur dan sekitarnya yang secara langsung menyampaikan harapan mereka agar jalan nasional yang menjadi jalur utama penghubung antarwilayah segera diperbaiki dan diperluas.
“Hampir setiap saat saya dihubungi masyarakat, baik itu warga Kutai Timur, pedagang, maupun pelaku usaha lokal. Mereka semua berharap ada penyelesaian terhadap kondisi jalan ini,” katanya.
“Masyarakat sangat antusias dan sangat menantikan pembangunan tersebut,” katanya.
Dia juga menyebut bahwa pembiayaan pembangunan infrastruktur tersebut bisa bersumber dari berbagai skema.
Baik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur maupun melalui koordinasi dengan pemerintah pusat lewat skema Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau melalui Program Pengembangan Wilayah Nasional.
“Kami berharap pembayaran atau pendanaannya baik dari provinsi maupun pemerintah pusat bisa dikolaborasikan. Artinya, tidak hanya mengandalkan satu sumber. Jika pemerintah pusat bisa turun tangan lewat skema proyek strategis nasional, tentu itu akan lebih baik,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa peningkatan kualitas jalan nasional bukan hanya soal memperlancar lalu lintas, tetapi juga berkaitan erat dengan peningkatan taraf hidup masyarakat setempat.
Jalan yang baik akan mempermudah akses pendidikan, kesehatan, distribusi barang kebutuhan pokok, serta menurunkan ongkos logistik yang selama ini menjadi beban bagi pelaku usaha di daerah terpencil.
“Infrastruktur itu nyawa perekonomian daerah. Kalau jalannya baik, distribusi lancar, harga barang bisa stabil. Anak-anak juga bisa sekolah lebih mudah, layanan kesehatan bisa lebih cepat dijangkau,” tegasnya.
Ia pun berharap agar Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tidak hanya menjadikan isu ini sebagai pembahasan rutin, tetapi mampu menyusun rencana aksi yang terukur dan konkret, termasuk menyusun proposal ke pemerintah pusat dengan dukungan data lalu lintas, beban jalan, serta analisis dampak ekonominya.
“Saya ingin apa yang kami dorong ini bisa benar-benar terwujud. Tidak berhenti di meja rapat saja. Kalau perlu, kita kawal bersama agar pemerintah pusat juga benar-benar melihat pentingnya pembangunan di kawasan timur Kaltim,” pungkasnya.
