
Samarinda, Infosatu.co – Pembangunan infrastruktur di Kalimantan Timur (Kaltim) dinilai masih menjadi kebutuhan mendesak di hampir seluruh wilayah.
Hal ini disampaikan Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur, Firnadi Ikhsan, di Gedung DPRD Kaltim pada Senin, 4 Agustus 2025.
Menurutnya, kebutuhan dasar masyarakat terhadap infrastruktur masih tinggi, mulai dari jalan, jembatan, saluran irigasi, hingga drainase.
Kondisi ini menuntut adanya percepatan pembangunan yang terarah dan berkesinambungan.
“Kebutuhan masyarakat untuk pembangunan infrastruktur di Kalimantan Timur itu hampir sama. Kita masih butuh jalan, jembatan, irigasi, badan jalan, parit-parit, dan sebagainya,” ujarnya.
Dia menjelaskan, percepatan pembangunan infrastruktur tidak bisa hanya ditanggung oleh pemerintah provinsi.
Sinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota menjadi solusi penting untuk mempermudah realisasi pembangunan.
Salah satu langkah strategis yang didorong DPRD adalah pemanfaatan skema bantuan keuangan dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten dan kota.
Dengan adanya dukungan bantuan keuangan tersebut, pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota bisa lebih cepat merealisasikan proyek infrastruktur yang sangat dibutuhkan masyarakat.
“Sinergi dengan pemerintah kota dan kabupaten dalam hal ini mempermudah bantuan keuangan, itu salah satu solusi yang bisa mempercepat pembangunan di daerah,” tegasnya.
Ia menambahkan, percepatan infrastruktur bukan hanya soal memperbaiki akses jalan atau membangun jembatan, tetapi juga menciptakan konektivitas yang berdampak langsung pada perekonomian daerah.
Infrastruktur yang memadai diyakini akan meningkatkan mobilitas masyarakat, menekan biaya distribusi, dan membuka peluang investasi baru di Kalimantan Timur.
Selain itu, dia juga menyoroti perlunya keberlanjutan pembangunan infrastruktur pendidikan.
Menurutnya, hibah untuk lembaga pendidikan harus tetap menjadi prioritas, karena kualitas infrastruktur pendidikan berbanding lurus dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
“Selain infrastruktur fisik, hibah kepada lembaga pendidikan juga penting untuk meningkatkan SDM di Kalimantan Timur. Ini bagian dari pembangunan yang menyeluruh,” jelasnya.
Ia menyampaikan bahwa DPRD Kaltim berkomitmen untuk mengawal agar aspirasi masyarakat terkait infrastruktur dapat terealisasi melalui program pemerintah daerah.
Dengan langkah terukur, pembangunan diharapkan tidak hanya berpusat di kota-kota besar, tetapi juga merata hingga ke daerah-daerah pelosok.
Firnadi menegaskan, percepatan pembangunan infrastruktur akan menjadi salah satu prioritas DPRD Kaltim tahun ini, karena berkaitan langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Tanpa infrastruktur memadai, banyak potensi ekonomi lokal yang tidak bisa berkembang optimal.
“Pembangunan infrastruktur harus benar-benar jadi prioritas. Masyarakat kita menunggu realisasi nyata, bukan hanya janji. Maka dari itu, DPRD mendorong pemerintah untuk bergerak cepat,” pungkasnya.