Samarinda, Infosatu.co – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (DPRD Kaltim) menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat di sektor ekonomi, pertanian, perikanan dan sosial yang terhimpun dalam reses masa sidang kedua tahun 2025.
Aspirasi tersebut dianggap mendesak untuk mendorong kesejahteraan masyarakat secara merata di seluruh daerah pemilihan.
Perwakilan Fraksi Golkar, Apansyah, sekaligus Anggota Komisi III, menjelaskan bahwa banyak warga menekankan soal peluang kerja dan penguatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
“Masyarakat ingin akses modal lebih mudah, pelatihan keterampilan diperluas dan pendampingan usaha yang nyata dari pemerintah,” ujarnya dalam Rapat Paripurna (Rapur) DPRD Kaltim, Senin, 4 Agustus 2025.
Selain UMKM, persoalan ketenagakerjaan juga mencuat. Warga meminta agar perusahaan yang beroperasi di Kalimantan Timur memberi prioritas tenaga kerja lokal.
“Harapan masyarakat jelas, mereka ingin perusahaan membuka lebih banyak ruang bagi putra-putri daerah, bukan hanya tenaga kerja dari luar,” katanya.
Di bidang pertanian, dia menyoroti rendahnya produktivitas padi. Pada 2024, produksi padi baru mencapai 3,9 ton per hektare dengan total 2,29 juta ton per tahun, dan dianggap belum mampu memenuhi kebutuhan pangan lokal.
“Warga meminta dukungan berupa benih unggul, pupuk, saluran irigasi dan alat mesin pertanian. Percetakan sawah baru juga sangat dibutuhkan,” jelasnya.
Permasalahan serupa terjadi di sektor peternakan. Produksi daging baru mampu memenuhi sekitar 30 persen kebutuhan masyarakat.
Kelompok tani ternak berharap pemerintah membantu pengadaan sapi untuk penggemukan, pakan dan fasilitas pengelolaan pakan ternak.
Untuk perkebunan, kelapa sawit masih mendominasi dengan luasan sekitar 1,5 juta hektare dan produksi 17,36 juta ton. Namun, perkebunan rakyat dinilai tertinggal jauh dibandingkan perkebunan swasta.
“Masyarakat berharap ada pendampingan intensif, termasuk akses modal, bibit unggul dan pembangunan jalan ke lokasi perkebunan,” terangnya.
Sementara di sektor kelautan dan perikanan, tantangan utamanya adalah perubahan iklim, keterbatasan sarana dan mahalnya harga pakan ikan.
“Banyak pembudidaya ikan menurunkan produksi karena harga pakan tak ekonomis. Nelayan juga kekurangan kapal, jaring dan mesin dompeng,” ungkapnya.
Warga pun mengusulkan dukungan berupa budidaya tambak, keramba jaring apung, serta penyediaan BBM (Bahan Bakar Minyak) khusus nelayan melalui SPBU nelayan yang dikelola badan usaha milik desa.
Selain itu, pelatihan pengolahan hasil laut seperti ikan kering dan kerupuk udang menjadi permintaan yang cukup besar.
Dalam bidang sosial, masyarakat menyoroti kebutuhan sarana pemadam kebakaran di daerah rawan, serta perluasan area pemantauan CCTV di kawasan permukiman.
Mereka juga meminta penataan pengelolaan sampah yang lebih baik, agar tidak menumpuk di dekat pemukiman warga.
Selain itu, program rehabilitasi rumah layak huni dinilai sangat bermanfaat dan perlu diteruskan dengan mekanisme seleksi yang transparan.
Warga juga mengusulkan perbaikan rumah ibadah, sarana olahraga dan fasilitas kesenian untuk memperkuat silaturahmi antarwarga.
Apansyah menegaskan, seluruh aspirasi ini akan diperjuangkan melalui pokok-pokok pikiran DPRD.
“Kami ingin memastikan bahwa apa yang masyarakat sampaikan tidak berhenti di forum ini, tapi benar-benar diwujudkan dalam program pembangunan,” pungkasnya.
