Samarinda, infosatu.co – Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Balai Gakkum KLHK Wilayah Kalimantan, Selasa (7/9/2021).
Politikus Golkar itu didampingi Wakil Ketua I DPRD Bontang Junaidi dan Wakil Ketua II Agus Haris. Kunker ini berkaitan dengan kasus truk pengangkut batu yang ditahan beberapa waktu lalu oleh Balai Gakkum.
Andi Faizal membeberkan bahwa pihaknya sudah menanyakan terkait nasib dan status hukum sopir truk yang disita oleh Gakkum.
“Alhamdulillah sopir truk hanya sebagai saksi dan untuk mengambil kembali unitnya perlu proses. Ini karena truk merupakan bagian dari barang bukti yang disita,” ungkapnya kepada infosatu.co lewat pesan whatsapp.
Ia menambahkan jika sopir truk tersebut tidak ditahan.
“Karena yang dijadikan tersangka adalah pemilik lahan batunya,” urainya.
Selain itu, pihaknya juga berkonsultasi terkait langkah yang dapat ditempuh agar ke depan warga Bontang bisa tenang menjalankan pekerjaannya sebagai sopir truk.
“Kita menanyakan langkah apa saja yang harus dilakukan agar sopir truk ini dapat dengan tenang menjalankan pekerjaannya dan tidak berpotensi melanggar hukum lagi. Insyaallah minggu depan kami akan ke Bappeda Kaltim terkait dengan izin galian di daerah tersebut. Semoga mendapat izin untuk ditambang batu gunungnya,” jelasnya.
Disinggung terkait berapa titik lokasi yang akan diusulkan untuk izin penambangan batunya, ia menegaskan hanya beberapa titik saja.
“Ya hanya beberapa titik yang memang sudah dijadikan masyarakat untuk mengambil batu gunungnya. Jadi kita tidak usulkan semua wilayah berubah fungsi,” terangnya.
Intinya kata Andi Faizal, pihaknya akan meminta ke Bappeda Kaltim supaya ada solusi terkait dengan lahan galian C yang ditambang oleh masyarakat.
“Karena kalau revisi RTRW atau RDTR pasti prosesnya lama,” tegasnya.
Dalam kesempatan ini, ia berpesan kepada semua pihak terkait agar dapat bekerja sama menyikapi persoalan ini karena sifatnya masih ilegal.
“Karena ilegal jadi perlu kerja sama dari semua pihak, kan kalau aturan ditegakkan pasti suplai material untuk pembangunan wilayah Bontang-Kutim jadi terhambat. Begitu juga dengan sopir truk kehilangan mata pencaharian,” paparnya.
Ketua DPD Golkar Bontang itu pun berharap agar ada solusi bagi sopir truk dalam mencari nafkah, serta dapat memastikan suplai material berupa batu gunung untuk pambangunan di Kota Bontang bisa berjalan dengan lancar dan tidak melanggar hukum.
“Mudah-mudahan ada solusi secepatnya, setidaknya ada kebijakan dalam masalah ini,” harapnya. (editor: irfan)
