Samarinda, infosatu.co – Kontribusi perusahaan-perusahaan tambang raksasa di Kalimantan Timur dinilai masih minim bagi masyarakat setempat. Bahkan beberapa perusahaan yang mengeksploitasi sumber daya alam di Benua Etam diduga memberikan dana corporate social pesponsibility (CSR) ke daerah lain.
Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji mengatakan, pihaknya akan segera melakukan evaluasi terkait perusahaan yang bekerja dan menghasilkan keuntungan dari tanah Kaltim namun tidak memberikan kontribusi bagi masyarakat setempat .
“Jadi perlu kita evaluasi untuk perusahaan yang seperti itu, dan kita akan panggil mereka supaya mereka juga memberikan hak yang sama kepada Kaltim,” tutur Politikus Gerindra itu kepada awak media, Rabu (11/5/2022).
Selain itu, ia meminta seluruh perusahaan yang bekerja dan mengambil sumber daya alam di Kaltim harus mengikuti peraturan daerah maupun aturan gubernur yang sudah ditetapkan di wilayah Kaltim.
“Kami akan agendakan badan musyawarah (Banmus) ke depan dalam waktu segera mungkin, nanti akan saya panggil untuk membuat pernyataan agar mereka mau memberikan kontribusi atau tanggungjawabnya,” tandasnya.
Sebelumnya beredar informasi perusahaan besar batu bara di Kaltim mengalirkan dana sebesar Rp 200 miliar ke perguruan tinggi di luar Kaltim
Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Hadi Mulyadi juga mempertanyakan hal tersebut. Dia menyoroti perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) yang bekerja sama dengan pemerintah daerah. Menurutnya perusahaan tidak serius memberikan CSR kepada Kaltim.
Sebab perusahan pemegang PKP2B memberikan CSR sebagai beasiswa ke Universiatas Indonesia sebesar Rp50 miliar, ITB Rp100 miliar, dan salah satu universitas di Jawa Rp50 milar yang nilainya kurang lebih Rp 200 miliar.
“Universitas Mulawarman (Unmul) mana kok tidak ada. Jadi wajar saya sebagai masyarakat Kaltim menyuarakan itu, wajar saya mempertanyakan,” ungkapnya.
Padahal kata orang nomor dua di Kaltim itu, CSR untuk daerah sudah memiliki aturan yang mana harus memprioritaskan ring satu. Terlebih persoalan PKP2B berhubungan langsung dengan pusat.
“Seakan-akan kita ini diabaikan. Jadi memang tidak ada komunikasi yang baik. Bukan apa-apa, kita terlalu banyak memberikan kepada negara. Ekspor terbesar setelah Jawa Barat adalah Kaltim, kan luar biasa kita membantu negara,” pungkasnya.
