Samarinda, infosatu.co – Semangat kolaboratif terasa kuat di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kalimantan Timur, saat 19 perusahaan besar dan 116 pelaku UMKM dari Kutai Kartanegara (Kukar) resmi menandatangani Surat Komitmen Kerja Sama Usaha (SKKU), Kamis, 17 April 2025.
Kegiatan ini tak hanya sebatas seremoni penandatanganan, tetapi juga menjadi bagian dari sosialisasi Permen BKPM No. 1 Tahun 2022 terkait kemitraan investasi yang digelar oleh DPMPTSP Provinsi Kaltim.
Langkah ini menjadi implementasi nyata dari komitmen Kalimantan Timur (Kaltim) untuk memperkuat sinergi antara usaha besar dan pelaku UMKM lokal.
Dengan kehadiran Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim Seno Aji dan pelaku usaha dari Kukar, kegiatan ini menggarisbawahi transformasi peran UMKM, dari sekadar pelengkap menjadi mitra penting dalam pembangunan ekonomi daerah.
Berdasarkan data DPMPTSP Kukar, nilai kerja sama kemitraan pada 2025 melonjak menjadi Rp183,2 miliar, meningkat signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya: Rp11,4 miliar di 2023 dan Rp142,5 miliar di 2024.
“Kita sudah mulai fasilitasi kemitraan sejak 2015, bahkan masuk top 99 inovasi pelayanan publik nasional pada 2020. Sekarang, kita buat aturannya, semua usaha wajib kontribusi melalui CSR yang terstruktur,” jelas Alfian Noor, Kepala DPMPTSP Kukar dalam sambutannya.
Alfian juga menyampaikan bahwa sejak 2019, pihaknya telah menerapkan sejumlah inovasi, termasuk mendorong UMKM agar bisa masuk ke jaringan ritel modern, membentuk regulasi wajib CSR, serta menjadikan Kukar sebagai proyek percontohan kemitraan antara usaha besar dan UMKM di tingkat provinsi sejak 2023.
Wagub Kaltim, Seno Aji, turut memberikan apresiasi terhadap sinergi yang tercipta dalam penandatanganan SKKU kali ini.
“Hari ini kita menyaksikan kolaborasi nyata antara perusahaan besar dan UMKM. Ini selaras dengan visi kami untuk menciptakan 1.000 UMKM baru tahun ini,” ungkapnya saat memberi sambutan.
Ia juga menekankan potensi besar yang bisa diraih melalui penguatan sektor UMKM.
Jika kemitraan dari 116 UMKM saja menghasilkan nilai Rp 183 miliar, maka dengan 1.000 UMKM, nilai potensi ekonomi dapat menembus angka Rp1 triliun hingga Rp1,5 triliun.
“UMKM ini adalah denyut nadi ekonomi Kaltim. Kita akan genjot terus agar pertumbuhan ekonomi kita bisa tembus 8,8 persen,” tambahnya.
Proses kemitraan ini turut didukung sistem Online Single Submission (OSS) milik Kementerian Investasi/BKPM.
Melalui fitur kemitraan yang tersedia di OSS, perusahaan besar diwajibkan mengisi komitmen kerja sama, sementara UMKM dapat mengakses peluang kerja sama dan mengikuti proses bidding secara terbuka.
Secara nasional, Kementerian Investasi mencatat nilai kemitraan antara usaha besar dan UMKM sepanjang 2024 mencapai Rp8,9 triliun.
Sementara Kaltim, dengan realisasi investasi sebesar Rp64,7 triliun di tahun yang sama, terus memperkuat posisinya sebagai provinsi dengan kontribusi signifikan dalam mendorong ekonomi nasional.
Di Kukar sendiri terdapat sekitar 65.000 UMKM, dan sebanyak 40.000 di antaranya telah terhubung dengan sistem OSS.
Namun dari total 360 usaha besar yang ada, baru sebagian kecil yang aktif menjalin kemitraan.
Oleh karena itu, kegiatan penandatanganan SKKU ini diharapkan bisa memperluas kolaborasi ke sektor-sektor strategis seperti pertambangan, agribisnis, dan industri pengolahan, guna menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. (ADV/DiskominfoKaltim)
Editor : Nur Alim
