Samarinda, infosatu.co – Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) meningkatkan alokasi Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) mendapat apresiasi dari Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Agusriansyah Ridwan.
Menurutnya, langkah ini menjadi bukti komitmen Pemkab dalam memperkuat program wajib belajar 9 tahun serta memperbaiki akses pendidikan dasar, terutama bagi keluarga kurang mampu.
Pemkab Kutim disebut telah menetapkan Rp1 juta per siswa SD dan Rp1,5 juta per siswa SMP, di luar dari bantuan seragam dan kebutuhan lainnya.
“Ada peningkatan bantuan BOSDA, yaitu Rp1 juta per siswa untuk SD dan Rp1,5 juta untuk SMP. Ini di luar dari bantuan seragam sekolah dan kebutuhan lainnya. Saya kira ini langkah positif yang patut diapresiasi,” ujar Agusriansyah saat ditemui usai Rapat Paripurna ke-22 DPRD Kaltim, Rabu, 8 Juli 2025.
Ia menjelaskan bahwa BOSDA sangat krusial dalam mengatasi hambatan pendidikan, terutama di kawasan 3T (terdepan, terpencil, tertinggal).
Dana ini diharapkan mampu mengurangi jumlah anak putus sekolah dan meningkatkan partisipasi pendidikan dasar di Kutim.
“Dengan adanya BOSDA yang diperkuat, harapannya tak ada lagi alasan bagi orang tua untuk tidak menyekolahkan anaknya karena alasan biaya,” tambahnya.
Agusriansyah juga menekankan bahwa BOSDA berbeda dengan GratisPol, program pendidikan gratis milik Pemprov Kaltim yang menyasar jenjang SMA/SMK hingga perguruan tinggi.
BOSDA, menurutnya, menjadi tulang punggung untuk pendidikan dasar di Kutim yang selama ini menghadapi tantangan serius dari segi akses dan ekonomi.
“Program GratisPol itu dari provinsi, untuk SMA/SMK dan pendidikan tinggi. Jadi tidak berkaitan langsung dengan SD dan SMP,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia meminta agar kenaikan BOSDA diimbangi dengan peningkatan infrastruktur dan akurasi data siswa agar program berjalan tepat sasaran.
Evaluasi dan transparansi pelaksanaan BOSDA juga harus diperkuat dengan melibatkan sekolah dan masyarakat.
Sebagai penutup, Agusriansyah menegaskan harapannya agar peningkatan dana ini bukan hanya menjadi program tahunan, melainkan bagian dari visi jangka panjang untuk menghadirkan pendidikan dasar yang setara bagi seluruh anak di Kutim.
“Langkah Pemkab Kutim sudah baik. Tapi ini harus dibarengi dengan pembenahan lainnya agar benar-benar menjawab persoalan di lapangan. Kita ingin semua anak di Kutim punya akses pendidikan yang adil dan bermutu,” pungkasnya.
