Samarinda, infosatu.co – Barisan Oposisi Rakyat Nasional Elaborasi Organisasi (Borneo) Kaltim melakukan unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kaltim Jalan Teuku Umar, Senin (5/7/2021).
Para pemuda Borneo Kaltim meminta unsur pimpinan legislatif agar mengambil keputusan terkait pergantian Ketua DPRD Kaltim. Pasalnya, apabila tidak segera diputuskan akan menyebabkan beberapa gejolak yang terjadi di Benua Etam.
Menurut Ketua Borneo Kaltim Dede Hermawan, nantinya kerja kedewanan menjadi terhambat. Bahkan tugas dan fungsinya tidak berjalan secara maksimal untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat.
“Kalau tidak segera diputuskan, takutnya akan menimbulkan isu SARA yang dapat menjadi alat pemecah belah republik ini. Tugas dan fungsinya tidak berjalan secara maksimal baik legislasi, anggaran dan pengawasan,” ungkapnya.
Oleh karena itu, melihat kondisi yang terjadi dan dibiarkan ia khawatir dapat memicu bangsa terpecah belah. Maka ia meminta kejelasan terkait status pergantian Ketua DPRD Kaltim.
“Jika dibiarkan, kinerja yang rendah dalam periode ini akan semakin buruk ketika dibiarkan berlarut dan tentunya berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Segera putuskan sesuai aturan di Undang-Undang (UU) MKD, PP Nomor 12 Tahun 2018 dan Tatib Nomor 1 DPRD Kaltim,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji mengatakan bahwa ada proses kedewanan yang harus dilalui ketika memutuskan pergantian itu, terutama di koridor hukum yang ada di negara ini.
“Mereka sepaham dan mengerti ketika kita sampaikan hal tersebut. Yang jelas, kita akan terus memprosesnya. Memang ada surat yang datang ke DPRD dari kuasa hukum Pak Makmur HAPK,” bebernya.
Politikus Gerindra ini menerangkan bahwa surat yang diterima pihaknya berisi bahwa Makmur HAPK sedang melakukan banding ke Mahkamah Partai Golkar.
“Sehingga kami harus menghargai hal itu. Akan tetapi di sisi lain, Fraksi Golkar meminta untuk dilakukannya rapat pimpinan (rapim), bahkan Andi Harahap selaku ketua fraksi sudah menyetujui hal itu,” terangnya.
Seno menegaskan, unsur pimpinan akan melakukan rapim terkait pergantian Ketua DPRD Kaltim, Rabu (6/7/2021) besok.
“Lewat rapim, kita akan mendapatkan hasil bagaimana proses selanjutnya. Apakah kita akan lakukan badan musyawarah (Banmus) atau menunggu dari Mahkamah Partai Golkar terkait keputusan tersebut,” ucapnya.
Menanggapi hal ini, Ketua Fraksi Golkar Andi Harahap membenarkan bahwa pihaknya sudah meminta kepada unsur pimpinan untuk melakukan Rapim.
“Jadi kita tunggu besok, supaya lebih jelas lagi. Insyaallah besok kepastiannya, besok yang dibahas terkait jadwal paripurna untuk pelantikan,” tegas mantan Bupati Penajam Paser Utara (PPU) itu. (editor: Irfan)
