Samarinda, infosatu.co – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) menghentikan penyelidikan dugaan kecurangan yang dilakukan oleh dua calon anggota legislatif (caleg) dari Partai Golkar.
Ketua Bawaslu Samarinda Abdul Muin mengatakan bahwa penghentian penyelidikan itu setelah melewati sejumlah tahapan dan pertimbangan. Pertama, dua caleg yang diduga melakukan praktik money politics atau politik uang mangkir meski Bawaslu telah mengirim surat panggilan hingga tiga kali.
Dampaknya, pengumpulan keterangan dari yang bersangkutan, yakni Rusdi caleg DPRD Kota Samarinda Dapil 1 nomor urut 1 dan Khairudin caleg DPRD Kaltim Dapil Samarinda nomor urut 12 batal dilakukan.
Alasan kedua, pihak Bawaslu tidak menemukan bukti tambahan yang mengarah pada dugaan kecurangan pemilihan umum (pemilu) oleh dua caleg tersebut.
“Pada minggu kemarin kami sudah melayangkan surat undangan yang ketiga. Tapi, lagi-lagi tak dipenuhi,” katanya, Jumat (9/2/2024).
“Kami sudah melakukan upaya proaktif dengan penelusuran di lapangan dan tidak ada bukti tambahan. Maka di internal sudah diplenokan dan hasilnya tidak bisa dilanjutkan,” ungkap Muin.
Meski demikan, Bawaslu tetap memberikan surat peringatan kepada dua caleg Partai Golkar tersebut. Mereka dilarang melakukan praktik tidak terpuji saat mendekati hari H pencoblosan pada 14 Februari 2024.
Keduanya juga tetap dapat berkampanye sebelum masa tenang yang mulai berlangsung pada 11-13 Februari 2024. Tentunya, dengan tetap mematuhi aturan yang berlaku.
“Iya, jadi ini sudah dianggap selesai. Tapi, kami tetap mengirim surat peringatan atau imbauan kepada mereka agar melakukan kampanye sesuai aturan,” tegasnya.
Disinggung tentang kemungkinan jemput paksa dua caleg Partai Golkar tersebut, Muin menegaskan bahwa Bawaslu tidak berwenang melakukan hal tersebut. “Iya kita tidak ada kewenangan jemput paksa untuk caleg yang dipanggil,” jelasnya.
Kendati penyelidikan oleh Bawaslu itu berakhir buntu, namun Muin tak lupa menyampaikan imbauannya agar pelaksanaan Pemilu 2024 berlangsung damai. Hal ini tanpa adanya praktik-praktik kotor untuk meraih pundi suara, misalnya dengan melakukan politik uangj
