Samarinda, infosatu.co – Badan Pengawas Pemilihan Umum Kalimantan Timur (Bawaslu Kaltim) menemukan 33 petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih) yang ternyata anggota atau pengurus partai politik (parpol).
Temuan ini diketahui ketika pantarlih tersebut melaksanakan tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun ini.
“Berdasarkan aktivitas yang terekam oleh Bawaslu Kaltim terdapat 57.627 jumlah KK (kepala keluarga) hasil pengawasan coklit dan 131.075 jumlah pemilih pada KK tersebut,” kata Anggota Bawaslu Kaltim Galeh Akbar Tanjung dalam keterangan pers tertulis, Senin (22/7/2024).
Atas temuan tersebut Bawaslu Kaltim menyarankan kepada KPU Kaltim agar petugas Pantarlih harus independen. “Memastikan petugas Pantarlih bekerja secara profesional dan independen,” lanjut Galeh.
Temuan lainnya adalah terdapat kepala keluarga yang belum dilakukan coklit, tetapi sudah ditempel stiker. Lalu, ada kepala keluarga yang sudah dicoklit tetapi malah tidak ditemukan stiker.
Kemudian, terdapat Pantarlih yang tidak mencoklit secara langsung dan tugas coklit dialihkan atau “joki” kepada orang yang tidak mengantongi surat keputusan (SK) dari KPU.
“Dalam tugasnya Pantarlih melakukan validasi data pemilih yang telah memiliki hak pilih dan menempelkan stiker sebagai salah satu bukti bahwa pemilih yang ada dalam rumah telah dicoklit,” ujarnya.
Galeh menjelaskan, Pengawas Kecamatan (Panwascam) yang bertugas mengawasi Pantarlih memberikan rekomendasi atau saran perbaikan kepada PPK dan PPS (KPU) terhadap temuan yang menunjukkan ketidaksesuaian atas pelaksanaan coklit.
“Dalam rekomendasi atau saran perbaikan, PPK dan PPS memerintahkan Pantarlih untuk melakukan perbaikan prosedur coklit terhadap temuan Pengawas,” pungkasnya.
