Samarinda, infosatu.co – Pembangunan Sekolah Tiga Bahasa di kawasan Gang Bugis, memicu kekhawatiran warga akibat limpasan air hujan yang memperparah genangan di lingkungan sekitar.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun yang turun langsung ke lokasi menilai tidak adanya sistem pengelolaan air yang memadai dari proyek tersebut berisiko menambah beban drainase di poros Mugirejo dan sekitarnya.
Dalam peninjauan lapangan yang dipimpin langsung olehnya pada Kamis, 3 Juli 2025 terungkap bahwa proyek pembangunan Sekolah Tiga Bahasa di kawasan tersebut memiliki potensi memperparah aliran air permukaan jika tidak dirancang dengan baik.
Dia menegaskan pentingnya setiap proyek pembangunan, khususnya fasilitas pendidikan, untuk memperhatikan aspek tata kelola air sejak awal perencanaan.
“Kami sudah arahkan kepada Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Bidang Sumber Daya Air (SDA), serta camat dan lurah setempat agar segera melakukan komunikasi dengan pelaksana proyek Sekolah Tiga Bahasa,” ujarnya.
Lokasi pembangunan sekolah tersebut berada di area yang cukup berkontur.
Bagian belakangnya lebih tinggi dibandingkan bagian depan, yang langsung mengarah ke Jalan DI Panjaitan, salah satu ruas utama yang sering dilintasi warga.
Hal ini menyebabkan air hujan dari bagian belakang dengan mudah mengalir ke bagian depan dan masuk ke pemukiman warga di Gang Bugis dan sekitarnya.
“Daerah ini posisinya menurun, dan air dari belakang langsung membuang ke jalan poros. Maka wajib hukumnya bagi pengembang sekolah itu untuk menyediakan sistem pengelolaan air yang baik, agar tidak membebani lingkungan sekitar,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa meskipun proyek sekolah tersebut bersifat strategis dan mendukung pendidikan, namun harus tetap memenuhi aspek lingkungan, khususnya pengendalian air.
Oleh sebab itu, Wali Kota meminta agar pengelolaan air dimasukkan secara eksplisit dalam persyaratan Perizinan Bangunan Gedung (PBG) dan dokumen izin lingkungan.
“Apakah nanti pengelolaan airnya bersifat sementara atau permanen, yang penting perencanaan itu harus ada, dan wajib diperiksa dalam proses pemberian izin. Jangan sampai proyek pendidikan justru menyumbang persoalan baru di masyarakat,” jelasnya.
Dalam kunjungan yang turut melibatkan jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), dia juga menerima laporan dari warga bahwa limpasan air dari proyek sekolah sudah mulai membebani saluran drainase yang mengarah ke Gang Masyarakat, Gang Bugis, dan Jalan Poros Mugirejo.
“Air dari sana ketemu air dari sini. Itu memperparah volume air dan menyebabkan genangan di beberapa titik. Ini yang harus segera direkayasa,” tambahnya.
Langkah pengendalian air ini akan menjadi bagian dari strategi besar penataan kawasan utara kota, yang juga mencakup rencana pembangunan drainase, perbaikan tanggul, hingga pembangunan kolam retensi di beberapa titik strategis.
Wali Kota Samarinda itu berharap, dengan komitmen semua pihak, baik pengembang swasta maupun instansi pemerintah, masalah banjir lokal bisa dikendalikan secara sistematis tanpa menghambat pertumbuhan pembangunan di Samarinda.
