Samarinda, infosatu.co – Penanganan persoalan juru parkir liar di Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menjadi sorotan.
Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda Samri Shaputra menilai bahwa pendekatan represif semata tidak akan menyelesaikan akar persoalan.
Ia mendorong agar pemerintah kota mengambil langkah yang lebih humanis melalui pembinaan dan pemberdayaan para juru parkir yang kerap dianggap nakal.
Samri menegaskan praktik parkir liar yang kerap merugikan masyarakat sebaiknya tidak serta-merta diberantas secara frontal.
Menurutnya, solusi jangka panjang yang mempertimbangkan latar belakang sosial ekonomi para pelaku harus lebih diutamakan.
“Memang tidak mudah menghapuskan juru parkir pembohong. Tapi bukan berarti mereka tidak bisa dibina. Mereka bisa diberi pekerjaan yang sesuai dengan bidang yang mereka tekuni sekarang,” ungkapnya pada Rabu, 6 Agustus 2025.
Selain itu, ia menekankan pemberdayaan merupakan langkah yang lebih realistis ketimbang hanya mengandalkan tindakan hukum.
Oleh karena itu, Samri menyarankan agar para juru parkir liar diberikan opsi pekerjaan legal dengan sistem pendapatan yang lebih stabil.
“Kalau diberdayakan dan diberikan pekerjaan yang menjamin penghasilan tiap bulan, meski mungkin lebih kecil dari yang didapat sekarang, setidaknya ada kepastian. Itu jauh lebih baik daripada terus hidup dalam ketidakpastian,” jelasnya.
Ia menilai dengan membuka akses pekerjaan formal, maka potensi munculnya praktik parkir liar dapat ditekan secara bertahap.
Pendekatan ini juga diyakininya bisa mereduksi risiko kriminalitas yang muncul akibat tekanan ekonomi.
“Jangan dianggap remeh, ini soal kebutuhan perut. Kalau mereka dibiarkan tanpa solusi, bisa saja mereka masuk ke jalur kriminal yang lebih berbahaya,” tegas Samri.
Meski masyarakat sering merasa dirugikan dengan pungutan liar yang dilakukan oknum juru parkir, Samri berpendapat bahwa ketidaknyamanan tersebut masih lebih bisa diterima dibandingkan potensi meningkatnya tindak kriminal yang lebih serius.
“Ya, masyarakat memang merasa tidak nyaman dengan tarif yang semaunya. Tapi menurut saya, itu masih lebih bisa ditoleransi dibanding ancaman kriminal yang mungkin terjadi jika mereka kehilangan penghasilan,” tutupnya.
